DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUU MIGAS
SENIN, 10 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang	:	2017 – 2018	
Masa Persidangan 	:	III	
Rapat ke	:	-	
Jenis Rapat	:	Pleno	
Dengan 	:	Pengusul (Komisi VII)	
Sifat Rapat	:	Terbuka	
Hari, tanggal	:	Senin, 10 September 2018	
Pukul	:	15.55- WIB	
Tempat	:	RR. Badan Legislasi Gd. Nusantara 1 lantai 1	
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas	
Sekretaris	: 		
Acara	: 	Pengambilan Keputusan Harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi	
Hadir 

	: 	     orang, izin   orang, sakit   orang dari  orang Anggota 
	
ANGGOTA DPR RI :
PIMPINAN: 
1.	Arif Wibowo
2.		
	
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:	 FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:
Dari 2 anggota :	
      dari 1 orang Anggota
	1.	Dr. Marlinda Irwanti, SE., M.Si.
2.	Dra. Wenny Haryanto, SH	
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
     dari 2 orang Anggota	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
   	
1.	H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si
2.	Supratman Andi Agtas, SH, MH		

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
       Dari 1 orang anggota	
	1.	Drs. H. Ibnu Multazam	
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:	
	    	
FRAKSI PARTAI NASDEM:
    dari  2 orang Anggota

1.		FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
    Dari 1 orang anggota 
1.	Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Bismilah hirohman nirohim,
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati pengusul Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi,
Yang saya hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

	Alhamdulilah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME atas perkenan-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat di Badan Legislasi. Sesuai dengan laporan Sekertariat, rapat Badan Legislasi pada hari ini telah ditandatanggani oleh 18 orang, izin ada 7 orang dengan jumlah fraksi 9 fraksi. Oleh karena rapat ini belum memenuhi qourum, rapat ini saya buka dan sekaligus saya skors selama 2 menit.
	Setuju ya?

(RAPAT DISKORS 2 MENIT)

Cukup ya?
Skors sidang saya cabut kembali.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta perwakilan pengusul.

	Waduh ada yang terlupa rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT SETUJU)

	Rapat Badan Legislasi pada siang hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan laporan panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan oleh Komisi VII dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi Rancangan Undang-undang tersebut.

	Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja, perkenankan kami membacakan susunan acara rapat sebagai berikut:
1.	Pengantar Ketua Rapat
2.	Laporan Ketua Panja
3.	Pendapat mini fraksi-fraksi
4.	Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang
5.	Penandatangganan draft Rancangan Undang-undang oleh pimpinan, wakil fraksi-fraksi dan wakil pengusul
6.	Penutup.

	Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 17.00. Namun apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan dapat kita perpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat. Setuju bapak ibu ya?

(RAPAT SETUJU)

	Untuk mempersingkat waktu kami berikan kesempatan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kepada Ketua Panja saya persilakan.

KETUA PANJA (TOTO DARYANTO.,SE) :

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat pimpinan dan para anggota Badan Legislasi,
Yang terhormat pengusul,
Pimpinan komisi VII serta seluruh jajarannya,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

	Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya kita pada sore hari ini dapat melaksanakan tugas kita, rapat pleno Badan Legislasi untuk mengesahkan harmonisasi Badan Legislasi.

	Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja Legislasi Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat pleno ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang  Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan juncto Pasal 105 huruf e Undang-Undang  Nomer 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3, juncto Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomer 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPR RI, juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomer 2 Tahun 2012 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasiaan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan kepada paripurna.
	Adapun tentang pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang tentang Migas telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam rapat Badan Legislasi pada tanggal 11 Juli 2018, 5 September 2018 dan 10 September 2018. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang ini dan kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama pengusul. Secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;
1.	Keberadaan Badan Usaha Khusus BUK Migas Pasal 1, Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 disinkronkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sehingga status organisasi dan lain-lain mengenai BUK Migas mengikuti ketentuan BUMN pada umumnya. Namun kekhususan BUK Migas yang tidak bertentangan Undang-Undang BUMN tetap dipertahankan seperti penentuan Direktur Utama yang perlu dikonsultasikan kepada DPR.
2.	Kontrak kerjasama migas Pasal 13 dilakukan dalam bentuk:
a.	Pembagian hasil berdasarkan produksi bruto gross split
b.	Kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract)
c.	Bentuk lain yang menguntungkan negara
3.	Penambahan dua persyaratan yang harus dimuat dalam kontrak kerjasama migas Pasal 13 Ayat (9) huruf c dan huruf d yaitu evaluasi kontrak kerjasama untuk menjaga agar negara tetap diuntungkan apabila terjadi perubahan harga migas di pasaran dunia dan jika terdapat BUK migas mendapat kontrak kerjasama yang tidak menguntungkan negara, kontrak kerjasama dapat ditinjau kembali.
4.	BUK Migas BUMN, perusahaan swasta nasional, Badan Usaha Swasta Asing dan koperasi yang mengusahakan wilayah kerja memberikan interest kepada BUMN BUMD sebesar 10% dalam bentuk Pasal 16:
a.	Hibah
b.	Pembagian keuntungan
c.	Bentuk lain
5.	Keberadaan Badan Pemgatur Hilir BPA Migas yang dalam Rancangan Undang-undang tentang Migas yang diusulkan Komisi VII tidak diatur disepakati untuk tetap diatur dalam Rancangan Undang-undang yaitu yang dimuat dalam Pasal 48-Pasal 51.
6.	Dalam melakukan impor bahan bakar minyak, penetapan quota impor BBM dikonsultasikan kepada BPH Migas, Pasal 48.
7.	Dalam menetapkan jumlah quota impor minyak bumi, pemerintah pusat berkonsultasi kepada DPR, Pasal 54.
8.	Penegasan prioritas bahwa seluruh produksi minyak dan gas bumi dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan negeri, Pasal 53 dan Pasal 56 Ayat (1).
9.	Dalam menetapkan jumlah quota impor gas bumi, pemerintah pusat berkonsultasi kepada DPR, Pasal 57.

	Selain itu Panja juga memberikan catatan kepada pengusul agar demi  penyempurnaan Rancangan Undang-undang ini, dalam pembicaraan tingkat 1 nantinya memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup sebagai dampak dari limbah sisa produksi minyak dan gas bumi.

Yang terhormat pimpinan,
Anggota Badan Legislasi dan para pengusul.

	Berdasarkan teknis perumusan dan substansi Rancangan Undang-undang, panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diusulkan sebagai Rancangan Undang-undang inisiatif DPR RI. Namun demikian panja menyerahkan keputusan kepada pleno, apakah rumusan Rancangan Undang-undang hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh panja dapat diterima?

	Sebelum kami mengakhiri laporan ini melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, wakil pengusul, Sekertariat dan tenaga ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

	Demikian laporan Ketua Panja, Wakil Ketua Badan Legislasi ditandatanggani Totok Daryanto, A489.

Laporan selesai, terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Walaikumsallam.

Terima kasih Pak Totok.

	Selaku Ketua Panja, oleh karena itu saya tanyakan kepada anggota Badan Legislasi apakah laporan Ketua Panja ini bisa kita terima? Terima ya?

(RAPAT SETUJU)

	Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kebiasaan kita. Kita memulai dari yang atas kemudian diikuti dari yang paling bawah. Bagaimana? Ya jadi untuk mempercepat proses ini dan tidak mengurangi, mungkin kita serahkan saja kepada sekaligus kepada soal menyangkut akhir daripada laporan, apakah menerima apa tidak. Saya rasa begitu ya?

	Untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama saya berikan kepada Fraksi PDIP.

F-PDIP (PROF HENDRAWAN SUPRATIKNO) :

Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan yang berbahagia.

Selamat sore,
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
	Pimpinan sebelum kami menyampaikan pandangan kami, kami meminta kalau bisa apa yang disampaikan Ketua Panja tadi juga dicopy-kan agar kami bisa membuat laporan yang komprehensif juga kepada Pimpinan Fraksi.

	Secara umum pimpinan, kami sangat mendukung Rancangan Undang-undang ini hanya kami ingin hendaknya kita tetap menjaga konsistensi karena ada. Jadi cara berpikir kami kan values asas prinsip norma, hirarkienya begitu. Nah di asas kita menyebut tentang kedaulatan energi tetapi ketika muncul di norma kok muncul menjadi ketahanan misalnya. Karena pemaknaan antara kedaulatan dan ketahanan ini berbeda. Jadi mohon nanti dalam perkembangan berikutnya teman-teman di Komisi VII, hendaknya dari values sampai norma ini dibuat konsisten. Saya kira itu catatan kami yang penting karena yang lain-lain kami yakin teman-teman Komisi VII nanti lebih memilih kompetensi untuk menguraikannya. Dengan menyatakan itu kami Fraksi PDIP mendukung untuk draft ini diteruskan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Walaikumsallam Wr Wb.

	Setuju prof ya? Nanti menyusul anunya.

Selanjutnya saya persilakan ke Fraksi Hanura.

Terima kasih Partai Hanura setuju ya?
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar.

F-PG (WENNY HARYANTO.,SH) :

Terima kasih.

	Pendapat mini Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap haisl harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dibacakan oleh Dra Wenny Haryanto.,SH Nomer anggota A261, daerah pemilihan Jawa Barat 6.

Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi,
Yang terhormat anggota Badan Legislasi,
Yang terhormat pengusul,
Serta para hadirin sekalian yang kami muliakan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

	Saya bacakan sedikit ini Golkar, revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat menciptakan regulasi yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebab pengelolaan SDA yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan yang benar dapat menumbuhkan kepercayaan trust dan menghindari kolupsi, korupsi dan nepotisme atau (KKN) yang rawan terjadi di sektor migas sehingga mengurangi pendapatan negara.

	Implementasi tata kelola yang baik dan benar sehingga meningkatkan kepercataan yang tinggi sangat dibutuhkan sebagai jaminan bagi investor. Hal tersebut mengingat investasi pada sektor migas makin menurun dari tahun ke tahun. Untuk itu pula regulasi harus menciptakan tata aturan mengenai kelembagaan dalam bentuk badan usaha khusus minyak dan gas bumi yang melaksanakan fungsi kebijakan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan dari sektor hulu sampai hilir. Badan usaha khusus minyak dan gas bumi merupakan bentuk penguasaan perusahaan nasional yang dapat disegani di dunia internasional. Hal ini penting agar negara juga dapat menjamin kedaulatan dan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, termasuk pola pengelolaan dana abadi migas yang bertujuan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan peningkatan cadangan minyak dan gas.

	Selain itu revisi Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kita juga mengharapkan proses eksplorasi dan eksploitasi dalam dunia pertambangan memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan, pencegahan dan penanggulangan. Apabila terjadi pencemaran serta pemulihan atas perusakan lingkungan hidup termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan.

Pimpinan Baleg dan hadirin yang kami hormati.

	Berdasarkan atas berbagai pertimbangan di atas maka Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju terhadap hasil harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan meminta untuk segera disahkan menjadi Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna terdekat.

Wassalamualaikum Wr Wb,
Jakarta 10 September 2018,
Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI,
Mathias Markus Mekeng Ketua,
Dr.IR.H.Adis Kadir.,SH.M.Hum Sekertaris.
Ditandatanggani.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Terima kasih Ibu Wenny.

	Dengan demikian Fraksi Partai Golkar juga menyatakan setuju. Berikutnya Fraksi Partai Nasdem. Fraksi Partai Nasdem sudah menyerahkan pndapat mini fraksinya kepada pimpinan dan saya bacakan yang terakhir saja, penutup.

	Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diterima dan disetujui dengan catatan beberapa usulan, dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 1 bersama dengan pemerintah. Ini pendapatnya ditandatanggani oleh Pimpinan Fraksi Partai Nasdem, Sekertaris H.Syarif Abdullah Alkadri.,SH.,MH.

Selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Gerindra.

	Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bambang, ini anggota Panja juga ini ya? Komisi VII juga, Fraksi Partai Gerindra setuju terhadap pengharmonisasian Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selanjutnya Fraksi PPP.

F-PPP (IQBAL) :

Terima kasih pimpinan.

Yang saya hormati pimpinan,
Rekan-rekan Baleg,
Yang saya hormati para pengusul.

	Fraksi PPP setelah mencermati Rancangan Undang-undang Migas kemudian juga setelah mendengar penjelasan dari Pimpinan Baleg tentu dalam hal ini Fraksi PPP menyetujui Rancangan Undang-undang ini untuk dibahas ke selanjutnya. Saya kira itu saja pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Terima kasih kepada Fraksi PPP.
Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (BAHRUM DAIDO) :

Terima kasih pimpinan.

	Jadi saya bacakan saja yang terakhir.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

	Jadi kehadiran Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi adalah sebuah upaya untuk memberikan pelayanan hukum kepada segenap kepentingan di sektor migas sehingga tidak terjadi salah kelola sumber daya alam Indonesia yang membuat industri minyak dan gas bumi gagal menjadi penyangga ketahanan energi nasional.

	Kemudian mengingat pentingnya dan strategisnya Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi maka Fraksi Partai Demokrat dapat menyatakan menerima Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang-Undang usul inisiatif DPR RI untuk kemudian dibahas pada tingkat selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr Wb,
Jakarta, 10 September 2018,
Pimpinan Fraksi Demokrat DPR RI,
Sekertaris Didik Mukriyadi, No anggota 437, ditandatanggani, 
Ketua, Eddy Baskoro Yudhoyono.,MSE nomer anggota 474 ditandatangani.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Terima kasih kepada Fraksi Demokrat,
Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PKS.

F-PKS (AL MUZAMMIL YUSUF) :

Terima kasih pimpinan dan anggota Baleg yang kami hormati.

Rekan-rekan pengusul dari Komisi VII yang diwakili oleh para pimpinan,
Sekertariat Baleg yang telah bekerja keras,
Hadirin sekalian.

	Menimbang berbagai hal yang telah kami sampaikan dalam pandangan fraklsi yang tidak kami bacakan satu persatu dengan mengucapkan bismilah hirohman nirohim, Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi hasil harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang ada ditetapkan menjadi Undang-Undang  dengan harapan memberikan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ditandatanggani oleh Pimpinan Fraksi, Jazuli Juwaini dan Sekertaris Fraksi Sukamta.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Terima kasih kepada Fraksi PKS,
Selanjutnya kepada Fraksi PAN.

F-PAN (HAERUDIN) :

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Baleg yang kami hormati,
Anggota serta pengusul Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang juga saya hormati.

	Pada kesempatan ini tentu Fraksi PAN memberikan persetujuan terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang atas Minyak dan Gas Bumi, mudah-mudahan Undang-Undang  ini adalah Undang-Undang  yang bisa menegaskan dan menegakan kedaulatan energi di Indonesia.

Terima kasih pimpinan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Terima kasih.

Yang terakhir Fraksi PKB.

F-PKB (BERTU WELAS) :

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati pimpinan dan anggota Baleg,
Serta pengusul Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

	Pandangan mini PKB terhadap harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi. Fraksi kami menyetujui untuk dilakukan pembahasannya dengan pemerintah mengenai paper pimpinan, materi pointnya menyusul.

Terima kasih.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

Terima kasih.

	Pada prinsipnya kan setuju dengan demikian selesailah pendapat mini fraksi dari 10 fraksi yang ada. Namun demikian saya perlu menanyakan kembali kepada rapat Pleno Baleg hari ini, apakah Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI?

Setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulilah Hirobil Al Amin.

	Sebelum penandatangganan draft Rancangan Undang-undang mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh pengusul? 

Kami persilakan.
PENGUSUL (KOMISI VII DPR RI) :

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Baleg beserta seluruh anggota.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

	Kami dari pengusul yaitu dari Komisi VII DPR RI pada prinsipnya menerima hasil harmonisasi yang telah disampaikan oleh ketua tim Panja Baleg dan sudah mendapat persetujuan dari 10 poksi Baleg DPR RI. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kami lanjutkan di Komisi VII untuk dilaksanakan di dalam melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-undang Migas yang telah diharmonisasi.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUPRATMAN ANDI AGTAS) :

	Acara berikutnya adalah penandatangganan draft Rancangan Undang-undang,namun demikian saya memohon izink kepada seluruh anggota Badan Legislasi. Sebelum penandatangganan ini kan harus ditandatanggan dahulu baru ditutup. Namun demikian sekali lagi saya mohon izin supaya kita tutup dahulu, nanti setelah itu dilanjutkan dengan penandatangganan sesuai kelaziman, sebenarnya ini kelazimannya Pak Totok ya? Ya setuju ya pak?

Terima kasih.

	Dengan demikian selesailah rapat ini, dengan mengucapkan Alhamdulilah Hirobil Al Amin, rapat Badan Legislasi pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

Wabillahitaufiqhidayah
Wassalamualaikum Wr Wb.

(RAPAT DITUTUP)

Jakarta, 10 September 2018

a.n Ketua Rapat

SEKERTARIS RAPAT,

                                                                                          ttd.

                                                                                              WIDIHARTO.,SH.,MH
								NIP. 19670127 199803 1001