DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  DENGAN 
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT (APHA) INDONESIA
SENIN, 15 JANUARI 2018

Tahun Sidang	:	2017 – 2018	
Masa Persidangan 	:	III	
Rapat ke	:	-	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum	
Dengan 	:	Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia	
Sifat Rapat	:	Terbuka	
Hari, tanggal	:	Senin, 15 Januari 2018	
Pukul	:	13.00 WIB	
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1	
Ketua Rapat	:	Firman Soebagyo, S.E., M.H.	
Sekretaris	: 	Widiharto, S.H., M.H.	
Acara	: 	Masukan/pandangan dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.	
Hadir 

	: 	44 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota 
	
ANGGOTA DPR RI :
PIMPINAN: 
1.	DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2.	Firman Soebagyo, SE, MH
3.	H. Totok Daryanto, S.E.

	
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:	  FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:
	
8 dari 14 orang Anggota
1.	Irmadi Lubis
2.	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
3.	Adian Yunus Yusak Napitupulu
4.	H. KRH Henry Yosodiningrat, S.H.
5.	Andreas Eddy Susetyo
6.	Sofyan Tan
7.	Diah Pitaloka
8.	Sudin

	   8 dari 11 orang Anggota
1.	DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
2.	Wenny Haryanto
3.	Ichsan Firdaus
4.	Tabrani Maamun
5.	DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6.	H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7.	Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
8.	Drs. H. Dadang S Muchtar	
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
6 dari 9 orang Anggota 
1.	H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2.	Martin Hutabarat, S.H.
3.	Haerul Saleh, S.H.
4.	Abdul Wachid
5.	Drg. Putih Sari
6.	Ir. Dwita Gunadi	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
3 dari 8 orang Anggota
1.	Drs. H. Umar Arsal
2.	Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
3.	Sayed Abubakar Assegaf

	

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 
3 dari 5 orang Anggota	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
3 dari 6 orang Anggota 	
1.	Haerudin, S.Ag, M.H. 
2.	Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn 
3.	DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

	1.	DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A
2.	Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
3.	Drs. H. Ibnu Multazam   
	
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 
5 dari 5 orang Anggota	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
2 dari 5 orang Anggota	
1.	Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2.	H.M. Martri Agoeng, S. H.
3.	Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4.	Drs. H. Adang Daradjatun
5.	Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV	1.	DR. H.MZ. Amirul Tamim, M.Si
2.	Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si    	

FRAKSI PARTAI NASDEM:
3 dari  5 orang Anggota
1.	H.M. Luthfi Andi Mutty
2.	Prof. DR. Bachtiar Aly, M.A.
3.	Sulaeman L Hamzah

IZIN:
1.	Ono Surono
2.	Abidin Fikri, S.H.
3.	Rieke Dyah Pitaloka
4.	Ketut Sustiawan
5.	Hamdhani, S.IP

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
1	dari 1 orang Anggota
1.	DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

	
KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Saudara Ketua Umum/Saudari Ketua Umum Pengajar Hukum Adat atau APHA dan jajarannya,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Hadirin yang berbahagia. 

	Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan nikmat-Nya Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menghadiri rapat dalam rangka untuk tugas-tugas kenegaraan kita untuk mencari masukan dari stakeholder dalam rangka pembahasan yaitu rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Dari pembicaraan Pimpinan tentunya kepada APHA menyampaikan permohonan maaf karena hari ini memang hari yang tidak terduga karena kita akan ada pelantikan Pimpinan DPR RI yang tentunya dari Fraksi Partai Golkar. Yang secara mendadak memang karena mekanisme  harusnya ditempuh dan saya selaku anggota Fraksi Partai Golkar ditugaskan untuk menyelesaikan sampai Rapat Pembahasan BAMUS yang harusnya rapat hari ini yang memimpin adalah Pak Arif dari Fraksi PDI Perjuangan namun karena kita tunggu-tunggu sampai jam 14.00 WIB tidak hadir maka saya mengambil alih untuk memimpin rapat pada hari ini. Berdasarkan laporan Kesekretariatan rapat ini telah dihadiri oleh 10 fraksi namun yang hadir secara fisik ini lah orangnya karena memang banyak pada bolak balik untuk ikut rapat ditempat yang lain karena rapat pada hari ini tidak mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan karena kami ingin mendengarkan para stakeholder maka rapat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

				(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.05 WIB)

Bapak, Ibu yang kami hormati. 

Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih ke Bapak Dr. Laksanto Utomo selaku Ketua Umum APHA dan jajarannya yang telah hadir di Badan Legislasi untuk menyampaikan masukan pandangannya terkait pengharmonisasian pembulatan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Sebelum kami berikan kesempatan kepada APHA untuk menyampaikan paparannya, izinkanlah dari meja Pimpinan untuk menyampaikan jadwal rapat, sebagai berikut:  
1.	Pengantar Ketua Rapat
2.	Paparan Ketua Umum APHA
3.	Tanya Jawab
4.	Penutup
Mohon izin, kami sebetulnya ingin rapat ini lebih lama, namun harapan kami nanti kalau ada salah satu Pimpinan yang hadir atau kalau disepakati nanti karena jam 15.00 WIB saya harus kembali lagi mengurus prosesi daripada pelantikan dan kemudian kalau ada Pimpinan nanti bisa menggantikan saya sebagai Pimpinan rapat atau kalau disepakati daripada anggota nanti misalnya salah satu anggota untuk bisa memimpin rapat ini agar waktu yang kita berikan kepada teman-teman dari APHA ini bisa maksimal untuk memberikan suatu masukan-masukan karena sudah jauh-jauh kalau nanti tidak di optimalkan saya rasa sayang juga. Oleh karena itu, kalau disepakati apakah nanti kalau ternyata jam 15.00 WIB saya meninggalkan tempat, ada 2 tawaran kalau ada Pimpinan lain yang bisa menggantikan yang sudah hadir nanti langsung akan menggantikan namun kalau tidak ada, saya minta salah satu anggota untuk bisa memimpin rapat ini. Kita minta sepakat apakah Rufinus atau siapa ini. Pak Rufinus ya. Baik. 
Oleh karena itu, bilamana yang disepakati apakah susunan jadwal rapat tadi yang kita sampaikan dan untuk Pimpinan rapat bisa disetujui.

					(RAPAT SETUJU)

Hadirin yang berbahagia,

	Dalam perkembangannya pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat adat, masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor  terpikirnya masyarakat hukum adat secara normatif beberapa Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan untuk masyarakat hukum adat inipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil amanden pertama Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya. Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat dengan kekuatan Pasal 281 ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

Bapak, ibu yang kami hormati khususnya dari APHA, 

	Memang kami sering dihadapkan kepada persoalan masalah-masalah masyarakat adat. oleh karena itu, kalau menganut sistem hukum di negara kita ini menggunakan hukum negara, sehingga setiap muncul persoalan-persoalan dimasyarakat yang terkait dengan adat itu kecendrungannya lembaga-lembaga pengadilan selalu berpedoman dengan hukum negara sehingga posisi masyarakat adat itu terkalahkan. Apakah ini masalah tanah, apakah sengketa apapun. Dan kemudian diberbagai undang-undang seperti contohnya Undang-Undang Kehutanan dan undang-undang lainnya selalu mengatur posisi  masyarakat adat. Namun pengaturan itu tidak cukup. Karena hanya menganut 1 pasal, 2 pasal yang membunyikan bahwa masyarakat itu keberadaannya ada. Namun tindak lanjutnya masyarakat itu mau diapakan, dikemanakan dan itu harus bagaimana itu tidak pernah ada lanjutannya sehingga bisa menimbulkan persoalan-persoalan. Oleh karena itu, 

Bapak, Ibu yang kami hormati, 

	Dengan adanya rancangan Undang-Undang yang 1 Dewan ini diharapkan ke depan masyarakat adat bisa mendapatkan suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum sebagai hak-hak warga negara. Oleh karena itu kami persilakan dari APHA bisa menyatakan paparannya sekitar 20 menit maksimal. 
Waktu kami persilakan. 

KETUA APHA (Prof. DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.H.):

Pimpinan Sidang yang saya hormati, 
Pimpinan Sidang DPR yang saya hormati, 
Para Anggota DPR yang saya hormati, 

Pada kesempatan siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih sebagai Ketua APHA. APHA ini adalah organisasi asosisasi pengajar hukum adat se Indonesia, dimana saya akan membacakan dulu mengenai profilnya dulu Pak Ketua dan Pimpinan sidang. Dewan Penasihat adalah Prof. Aminuddin Salle itu dari Universitas Hasanuddin. Kemudian Wakil Ketua adalah Prof. Wayan Windia dari Universitas Udayana Bali. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia. Sekretaris Prof. Dr. Chatarina Dewi Whulandari dari Universitas Parahyangan Bandung. Anggota Prof. Dr. Janellce dari Universitas Tarumanegara. Kemudian Prof. Dr. Parida Patini dari Universitas Hasanuddin kebetulan sebagai Dekan di Unas Fakultas Hukum. Prof. Dr. Ade Saptomo Dekan di Universitas Pancasila kemudian Prof. Dr. Endang Suminiarni Dosen Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta yang pada siang hari ini ikut hadir untuk memberikan masukan dari Kami dari APHA. Hadir pada siang hari ini, kami perkenankan disamping kiri saya sedang keluar dia tadi Prof. Dr. Ratu dari Universitas Negeri Jember. Kemudian Prof. Endang sendiri dari Unika Atmajaya. Disamping saya Dr. Kunti dari Universitas Pancasila. Disamping kanan saya Dr. Robert Amar dari STIH Manokwari. Kemudian  di belakang saya samping kanan adalah Pak Hermansyah sebagai Direktur Eksekutif APHA. Kemudian dari Pancasila Pak Yamin. Kemudian samping kirinya Dr. Woro dari Atmajaya Jogja. Kemudian Dr. Ning dari Universitas Trisakti. 

Pimpinan Sidang, Anggota DPR yang saya hormati,  

	APHA pada tanggal 16, 17 November yang lalu telah mengadakan seminar nasional dan call of paper karena memberi masukan beberapa hal yang sudah kami bicarakan awalnya dengan untuk menintroduce ini dengan Pak Rufinus mengenai memperkokoh eksistensi masyarakat adat dan  hak-

haknya atas tanah dalam hukum nasional nanti akan diberikan secara rinci oleh Dr. Kunthi yang sebagai tim perumus pada saat seminar ini diadakan di Universitas Pancasila. 
	Mbak Kunti. 

APHA (DR. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H., M.A.):

Terima kasih Ketua APHA Indonesia,

Dan mohon izin Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota DPR yang saya hormati, 
	
	Izinkan saya untuk menyampaikan hasil rumusan seminar nasional dan call for papers . Yang sebenarnya ini diadakan berangkat dari adanya draft yang ada dan dikeluarkan oleh usulan yang berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang kalau kita lihat dalam pertemuan yang sudah dilakukan sebenarnya ini mungkin sudah 3 periode yang membicarakan tentang masyarakat hukum adat.

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Salam sejahtera bagi kita semua. 

	Pertama-tama saya ingin menyampaikan dari hasil pertemuan yang diadakan bahwa dengan adanya Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan masyarakat adat maka sebenarnya dalam pertemuan itu kami juga membicarakan tentang tampaknya nomenklatur yang disampaikan berkaitan dengan rancangan undang-undang masyarakat ini dapat disetujui namun perlu ditinjau kembali agar tidak ada keraguan isitilah-istilah masyarakat hukum adat, masyarakat adat dan masyarakat tradisional jadi kalau kita lihat didalam beberapa literatur dan juga dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada istilah masyarakat hukum adat dan juga ada istilah masyarakat tradisional. Yang kedua Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini sebenarnya pada saat dibicarakan itu lebih bersifat unifikasi administrasi dan tetap memperhatikan dualisme hukum karena kita tahu bahwa diberbagai daerah dan berbagai tempat ada berbagai aturan hukum adat, dan juga ada hukum adat dan hukum negara. Tentu saja kita lebih pada koalisi hukum. Yang ketiga terkait dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini memuat beberapa konsep yaitu hukum adat, adat istiadat dan adat. Namun perlu

KETUA RAPAT:

Mohon izin bu saya ingin interupsi sebentar. 

Saya panggil Pak Rufinus untuk duduk di depan. Ternyata saya sudah dipanggil. Jadi, mohon Pak Rufinus bisa menggantikan untuk memimpin rapat. Saya mohon izin. Karena ini. Berdua. Berdua dengan Pak Lote di sini. Tidak. Supaya lebih leluasa ini. Saya mohon izin Pak Ketua, karena memang prosesi pelantikan Ketua DPR saya diberi tanggung jawab. 
Baik dilanjut saja bu. 

APHA (DR. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H., M.A.):

Baik terima kasih. Saya lanjutkan.

Jadi kalau kita lihat tadi ada didalam Rancangan Undang-Undang itu memuat konsep ada hukum adat, adat istiadat, dan adat. Namun perlu dikaji kembali agar tidak ada kerancuan. Yang keempat, kriteria masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Yang nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Yang kelima, hak-hak masyarakat adat berupa identitas budaya dan hak tradisional. Nah, kalau kita lihat bahwa sistem religi masuk sebagai hak masyarakat tradisional. Yang keenam, inventarisasi dan verifikasi tidak perlu dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Yang ketujuh pemberdayaan masyarakat adat, dilakukan oleh masyarakat adat sendiri dan pemerintah hanya sebagai pendamping dan fasilitator. Yang kedelapan, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat adat yang berfungsi  memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa-sengketa dengan memperhatikan hak asasi manusia. Yang kesembilan, peradilan adat berwenang untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat adat termasuk bidang pertanahan. Yang kesepuluh, kalau berkaitan dengan pihak luar masyarakat adat maka diperlukan peradilan pertanahan secara ad hock. 
Jadi, kalau kita lihat dalam pertemuan yang dilakukan diseminar nasional tersebut maka sebenarnya secara tidak langsung membahas 2 yang berkaitan dengan tanah, ada didalam masyarakat adat  dan didalam rancangan Undang-Undang Pertanahan. Selanjutnya kami akan sampaikan yang terkait. ada beberapa hal penting yang tadi sudah disampaikan. Berkaitan dengan istilah-istilah. Nah, ada yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Jadi, kita membagi atas 2: masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Saya tidak bacakan, mungkin kita bisa sama-sama baca. 
Lalu yang ke- 2 kalau kita lihat dalam masyarakat adat itu kita bisa lihat ada dalam masyarakat adat ada adat isitiadat, ada adat atau kebiasaan dan ada adat istiadat dan ada hukum adat. Nah, lebih lanjut kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara adat atau kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat. Nah, ini kami ambil dari beberapa teori dan kemudian digabung menjadi satu. Hukum adat adalah aturan atau norma yang tertulis dan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi. Adat istiadat adalah kebiasaan yang terjadi tegas, secara kuat di masyarakat tradisional. Kebiasaan atau adat adalah yang berulang dalam bentuk yang sama. 
Ketika kita membicarakan masyarakat hukum adat, maka ada 3 hal yang penting, diperhatikan yaitu : adanya pengakuan, penghormatan dan pelestarian.  Apa yang dimaksud dengan pengakuan, penghormatan dan pelestarian kita bisa lihat bahwa pengakuan adalah suatu proses atau cara atau perbuatan dari Pemerintah atau pemerintah daerah  terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk identitas budaya dan hak-haknya berupa tindakan politik dan tindakan hukum. Yang kedua, penghormatan adalah hasil dari pengakuan yang berupa kesempatan dan perlindungan bagi masyarakat adat termasuk identitas budaya dan hak-haknya. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan masyarakat adat dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.  
Kalau kita lihat dalam Rancangan Undang-Undang tersebut perlu kita memperlihatkan apa tujuannya. Yang pertama adalah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional serta identitas budaya dan haknya. Yang kedua, menghormati masyarakat adat untuk meningkatkan martabak sebagai subjek hukum. Yang ketiga, melestarikan hukum adat, adat isitadat dan adatnya dengan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Yang keempat, memperkuat kepribadian masyarakat hukum adat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Yang keenam, mempromosikan keberadaan masyarakat adat beserta identitas kearifan lokal di tingkat nasional dan internasional.
Didalam bicara tentang pengakuan masyarakat hukum adat maka tadi sudah disampaikan baik itu identitas budaya dan hak tradisional. Yang dimaksud dengan identitas budaya adalah suatu karakter khusus yang melekat didalam suatu kebudayaan sehingga dapat membedakan antara satu kebudayan yang satu dengan kebudayaan lainnya. Hak tradisional adalah hak masyarakat tradisional yang berupa harta benda materil dan inmateril. Ketika kita bicara hak tradisional maka pada dasarnya ada 2 hak yaitu hak ulayat dan hak perseorangan. Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah atau disebut dengan nama lain adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat dalam suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup bagi warganya meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak perseorangan adalah suatu hak yang diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada anggota masyarakat adat atau orang luar termasuk berupa tanah. 
Ada beberapa asas dan prinsip yang digunakan didalam peraturan diusulkan adalah pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, kekeluargaan, selaras seimbang, serasi, keberlanjutan dan non diskriminasi. Prinsipnya, prinsip setara segender, partisipasi, partisipasi kemandirian dan nota kesepahaman atau terkait dengan dalam bahasa yang sering dipakai dalam kesehatan adalah inform consern. Kemudian didalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi baik sesama masyarakat adat maupun dengan pihak luar, maka sebenarnya dapat dilakukan salah satunya dengan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dilingkungan masyarakat hukum adat, yang berfungsi memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa menurut hukum adat dengan memperhatikan hak titik ini kami coret disini. Jadi berkaitan dengan beberapa point ini, maka kami secara, setelah pembahasan itu kami ingin menyampaikan masukan ini kepada Anggota DPR yang terhormat. Untuk lebih lanjutnya didalam usulan itu kami juga mengusulkan kerangka yang selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Endang Sumiarni.

APHA (Prof. DR. M.G. ENDANG SUMIARNI, S.H., M.H.):

Pimpinan Sidang dan Anggota yang saya hormati, 

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejatera untuk kita semua, 
Om Swastyastu, 
Nammo Buddhaya. 

Pada waktu kami melakukan seminar nasional kemudian dibentuk tim yang merumuskan setelah mencoba, mengkaji draft Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat maka kami punya pemikiran yang pertama seandainya judulnya tetap masyarakat adat. Maka cakupan masyarakat adat itu diberi pengertian lebih luas. Didalam masyarakat adat itu dalamnya ada masyarakat hukum adat, dan ada masyakat tradisional. Kedua hal itu kami turunkan dari Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara di sisi lain masyarakat adat yang didalamnya juga ada hak-hak tradisional nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rato. Nah, kami mencoba mencermati waktu itu dalam sebuah undang-undang dalam hal ini masih Rancangan Undang-Undang yang paling penting dan utama selain judul adalah Bab I Pasal 1 mengenai pengertian yaitu kami mendiskusikan cukup lama karena apa terkadang kami sulit menemukan sebuah konsep yang disebut dengan konsep leksikal. 
Konsep leksikal itu konsep atau definisi atau pengertian atau statement yang sudah dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Harus mengutamakan itu supaya ada harmonisasi jadi tidak serta merta merumuskan sendiri. Nah, kami mencoba kalau sudah ada konsep yang leksikal kami mencoba mengambil definisi yang pernah ada, kemudian kami kaji ulang, apakah itu tepat atau tidak. Sehingga di Pasal (1) kami mencoba memberi masukan terhadap pengertian-pengertian diantaranya masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, hukum adat, kebiasaan, pengakuan, penghormatan, pelestarian, perlindungan, pengembangan, penelitian, revitalisasi, pemanfaatan, identitas budaya, hak ulayat, hak perseorangan, lembaga adat, masalah penyelesaian sengketa, peradilan adat, setiap orang dan Pemerintah. 
Kami juga mencoba mencermati draft Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Ya ada beberapa Pasal kalau seandainya itu tidak ada harmonisasi dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat atau nanti yang disepakati masyarakat hukum adat akan terjadi semacam penghapusan secara pelan-pelan mengenai hak ulayat beserta hak-hak mereka. Jadi, ada kekhawatiran di Rancangan Undang-Undang Pertanahan itu pasal-pasal tertentu sudah kami cermati. Kalau itu nanti disahkan tanpa ada harmonisasi dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pengambil alihan tanah-tanah hak ulayat itu akan sangat mudah beralih, berpindah kepada entah itu kepada pihak investor atau pihak-pihak orang luar dari  masyarakat adat. Terlebih dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 disana tegas berisi ketentuan bahwa ada yang disebut dengan hak komuna. Kalau masyarakat luar adat itu memperoleh hak pakai menggarap, mengolah atas hak-hak tanah ulayat masyarakat adat jika sudah 10 tahun menggunakan hak itu maka dapat mengajukan peralihan hak menjadi hak milik kepada hak komuna bagi warga pendatang. 
Disisi lain hasil penelitian Tahun 2017 yang lalu seperti yang ada disuku Arfak, 4 suku Arfak, 7 suku di Teluk Wondama dan sebagainya mereka dengan mudah mengatakan begini: Ibu, kalau orang luar mau menggunakan tanah kami silakan, itu tidak masalah. bagaimana dia menggunakan hutan. Boleh Ibu asal seizin Kepala Adat. Bagaimana jika mereka mengambil ikan-ikan disungai. Boleh Ibu, tanpa bayar. Tapi, kalau itu 10 tahun, menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan BP Nasional itu 10 tahun bisa menjadi peralihan hak seperti itu. Ini yang kemarin saya garis bawahi di Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Kemudian di Pasal (2) kami kemukakan asas-asas usulannya seperti itu. Pasal (3) lingkup dan tujuan, kami mencoba merumuskannya memberi masukannya saja kemudian lanjut Pasal (4) mengenai prinsip-prinsip. Dan kami lanjutkan pula selanjutnya ini kami tidak akan menggarap lebih lanjut sebab kami bukan bertugas sebagai Legal Drafter disitu hanya memberi pemikiran bagaimana seandainya Bab II itu diberi subjudul masyarakat adat yang nanti tentang masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan mayarakat tradisional. Bagian ke I tentang masyarakat hukum adat. Pasalnya masih dikosongkan. Nanti ada kriterianya bahwa kriteria masyarakat hukum adat itu nanti dasarnya adalah persekutuan huku kimia logis, persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum genealogis teotorial.
Pasal berikutnya itu mengenai ciri-ciri masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, selesai baru beralih ke bagian kedua mengenai masyarakat tadi. Sama yang perlu dibahas, yaitu mengenai kriterianya, ciri-cirinya, hak-haknya. Nah, Bab ke III  kami punya usulan pengakuan dan penghormatan. Bagian  pertama pengakuannya seperti apa, bagian kedua penghormatannya seperti apa. Bab IV itu pelestarian nanti berisi tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Lanjut nanti di breakdown lagi ke Bab ke V tentang lembaga adat. Bab berikutnya tugas dan wewenang Pemerintah, Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa supaya nanti ada harmonisasi dengan Undang-Undang Desa.
Bab berikutnya mengenai peran sertanya masyarakat dan Bab berikutnya penyelesaian sengketa dan pendanaan, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup. Itu hanya merupakan pemikiran struktur seandainya judul itu disepakati bahwa masyarakat adat itu terdiri atas masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Itu pemikiran kami ketika tim Perumus merumuskan hasil seminar nasional seperti itu. Nah, satu hal lagi yang menjadi keprihatinan kami bahwa disana sini itu banyak peralihan hak atas tanah itu yang dikuasai oleh para investor apalagi mengenai pertambangan, kemudian kehutanan dimana-mana sudah penuh dengan kebun kelapa sawit. Lalu ada pabrik semen kemudian ada tambang emas batu bara. Yang mayoritas pekerja nya itu didominasi oleh pekerja-pekerja asing termasuk sampai yang satpam sampai yang tukang bersih-bersih pun itu semua berasal dari warga negara asing. Sehinga itu merupakam keprihatinan kami bagaimana agar hak-hak masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya tetap dilindungi, dilestarikan untuk kesejahteraan termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Itu pemikiran sementara kami kemarin seperti itu. Monggo Prof. Latung kalau mau memberikan pemikiran. 

KETUA UMUM APHA (DR. LAKSANTO UTOMO):

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Damai sejahtera bersama kita,
Om Swastyastu, 
Nammo Buddhaya.

Pimpinan Sidang yang saya muliakan beserta Anggota DPR yang saya banggakan dan saya hormati,

	Hari ini merupakan kebanggaan bagi kami, Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat karena keresahan-kerasahan kami selama ini sejak 3 periode DPR yang lalu berbicara tentang Rancangan Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas) sampai sekarang, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, tidak pernah ada finish nya, tidak pernah ada habisnya dan selalu terganjal tidak pernah masih terus menghasilkan keresahan. Mudah-mudahan periode sekarang ini bisa memberikan kedamaian pada masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional sebagai bangsa Indonesia. Karena selama ini yang kami lihat bahwa bangsa indonesia ini seolah-olah menjadi seperti tukang cuci dirumahnya sendiri, yang melayani para investor dari luar dan tidak berarti bahwa kita menolak para investor karena kemajuan bangsa kita pun membutuhkan para investor. Namun demikian, seandainya ada balance antara kedua pihak ini itu sangat kami harapkan dari DPR RI periode sekarang. 

Bapak, Ibu Wakil Rakyat yang sangat kami hormati,

	Tadi kami berbicara tentang kami sangat mengapresiasi Tim Penyusun naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat karena didalam naskah akademik nomenklatur masyarakat adat ini mengakomodasi Pasal 18 b ayat (2) dan Pasal 28 e ayat (3). Mengapa demikian. Ada keresahan juga didalamnya karena Pasal 18 b ayat (2) Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat diatur dalam undang-undang bukan dengan undang-undang sehingga di khawatirkan ini akan ditolak. Karena kalau dalam undang-undang itu tersebar dibeberapa undang-undang. Sedangkan kalau dengan undang-undang adalah satu undang-undang khusus. Demikian juga Pasal 28 e ayat (3) jadi dengan menggabungkan 2 ini,  karena memang 2 pasal ini sebetulnya identik walaupun ada beberapa perbedaan karena Pasal 18 b ayat (2) itu bicara soal subyek hukum adat dan khusus dibidang Pemerintahan sedangkan Pasal 28 e ayat (3) Masyarakat tradisional adalah subyek adat istiadat  dan di situ babnya adalah tentang hak asasi manusia sehingga dari 2 Pasal ini kami setuju untuk mengakomodasi bahwa masyarakat adat terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional sehingga masyarakat tradisional tidak perlu diatur undang-undang tersendiri. Itu yang pertama.
	Yang kedua, bahwa kita juga perlu mengakomodasi putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi yang baru yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 yang mengakomodasi soal aliran kepercayaan masuk kedalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan banyak sekali di masyarakat bertanya kepada kami apakah aliran kepercayaan itu sama dengan agama. Saya bilang pasalnya beda karena aliran kepercayaan ini Pasal 28 e ayat (3) bukan Pasal 29. Oleh karena itu, saya mengharapkan supaya ini juga diakomodasi sebagai hak-hak tradisional masyarakat adat. 
Saya kira untuk sementara itu saja nanti lain barangkali dalam tanya jawab atau diskusi saya mohon maaf bahwa kajian kami ini tidak untuk mengeliminasi naskah akademi dan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibuat oleh tim tetapi kami ingin menyempurnakan. Terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Kami kembalikan kepada Pimpinan Sidang. Terima kasih. 

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik terima kasih pak. 

Jelas sekali penjelasan bapak nanti dan ibu.
 
Adalagi yang mau disampaikan barangkali. Mungkin masih ada yang kurang. Sebelum nanti ke para anggota. Kalau bisa waktu agak singkat sedikit, kalau boleh jangan lebih dari 2 menit. 

APHA (DR. CARITAS WORO MURDIATI R, S.H.,M.Hum):

Baik yang saya hormati Pimpinan Sidang,
Dan juga Anggota Dewan yang terhormat, 

Mungkin menambahkan saja terkait dengan mungkin pengingat bagi kita semua tentang pentingnya tujuan dari pembentukan peraturan. Saya yakin ibu bapak anggota Dewan yang terhormat juga sudah memahami itu. Jadi, sebagai pengingat bersama bagi kita, bahwa tujuan hukum itu tidak semata-mata kepastian hukum. Kemarin kebetulan juga membaca naskah akademik yang saya melihat memang dititikberatkan kearah sana. Nah, sebetulnya tujuan pembentukan peraturan atau hukum itu selain kepastian hukum juga ada keadilan dan pemanfaatan. Jadi, tiga-tiganya Itu harus nampak. Nah, untuk kepastian hukumnya itu penting disini kita untuk menyoroti adanya perlindungan dari para pencari keadilan khususnya disini masyarakat adat sebagai subjeknya yang diatur terhadap tindakan yang sewenang-wenang. 
Jadi, kalau tadi sudah di munculkan bahwa disadari ada banyak peraturan perundangan yang  memarginalkan masyarakat adat bagaimana peraturan ini mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat. Lalu juga soal kepastian ini penting juga ditekankan bahwa hukum yang dirumuskan itu harus terang, harus tegas. Makannya juga teman-teman tadi mencari konsep yang tepat dari beberapa istilah yang akan dipakai. Lalu juga jangan sampai dibuatnya peraturan perundangan ini justru bertentangan atau saling tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang lain. Nah, kalau melihat kenyataannya atau faktanya saat ini kan banyak peraturan perundangan yang tidak sejalan nampaknya dengan  Rancangan Undang-Undang ini. Lalu bagaimana besok jalan keluarnya. 
Kalau kita bicara misalnya tentang pengelolaan Sumber Daya Alam. Jauh ya dari semangat yang ada di dalam Rancangan Undang-undang ini. Selain itu juga soal keadilan dan kemanfaatan itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Apakah betul dengan nanti Rancangan Undang-Undang ini disahkan itu akan membawa keadilan bagi masyarakat adat. Kalau saya sempat membaca Rancangan Undang-Undangnya contohnya pengakuan, nampaknya pengakuan ini dipakai sebagai syarat untuk adanya perlindungan. Lalu bagaimana dengan masyarakat adat yang belum di akui apakah lalu tidak berhak memperoleh perlindungan hukum itu juga perlu dipertimbangkan. 
Soal kemanfaatan juga perlu untuk diperhatikan, jangan sampai justru dengan dikeluarkannya aturan ini atau disahkan Rancangan Undang-Undang ini menimbulkan keresahaan yang ada didalam masyarakat. Jadi , betul-betul harus dicari. Paling tidak konkritnya 4 tujuan dari pengaturan itu ada subtansinya seperti apanya lalu juga bicara tentang jaminan untuk kesehteraan tadi bagaimana juga lalu soal equity, lalu jaminan kesetaraan, sosial budaya hukum bagi masyarakat adat, soal security hukum harus memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat termasuk disini adalah masyarakat adat. Barangkali itu saja. Terima kasih

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik terima kasih bagus sekali.

Jadi memang undang-undang itu diciptakan untuk bagaimana keadilan dan kepastian serta kemanfaatan itu bisa diakomodir didalam undang-undang. Untuk itu memang Badan Legislasi inilah berfungsi nanti untuk melakukan harmonisasi terhadap berbagai aturan main atau subtansi yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi.
Barangkali untuk mempersingkat waktu kalau ada komentar dari Pak Luthfi sebelum ke anggota, karena beliau ini Pengusul.

FP NASDEM (H.M. LUTHFI ANDI MUTTY):

Terima kasih Pimpinan sementara, luar biasa berkuasa penuh Pak Rufinus.

Saya satu hal, saya terima kasih masukan penuh dari asosiasi pengajar hukum adat. Suatu hal yang ingin saya tanyakan disini rancangan undang-undang ini kalau kita tarik ke Konstitusi kita itu sebenarnya terkait dengan (suara tidak terdengar jelas) didalam konstitusi kita, penjelasan konstitusi yang asli itu ada 2 disitu yang disebut ada  (suara tidak terdengar jelas) dan (suara tidak terdengar jelas). Nah, sekarang ini ada kebangkitan dari keraton-keraton yang dalam konstitusi kita itu sebenarnya terkait dengan (suara tidak terdengar jelas). 
Setelah saya mencermati pertemuan terakhir Presiden dengan raja-raja dan sultan kemudian timbul tanda tanya bagi saya. Bagaimana nanti undang-undang ini, Rancangan Undang-Undang ini karena tadi disebut bahwa lembaga adat ada yang disebut lembaga adat tadi di konstitusi kita lembaga adat kita itu ada 2 tadi itu (suara tidak terdengar jelas) dan (suara tidak terdengar jelas).Saya tidak diberikan penjelasan kepada kami ini lembaga adat atau menguatkan asumsi yang kami bangun dulu, ketika mengusulkan rancangan undang-undang ini. bahwa Rancangan Undang-Undang ini adalah Rancangan Undang-Undang yang akan mengatur lembaga adat force samenhamen. Terima kasih Pimpinan. 

 FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik terima kasih mungkin nanti saja sekaligus kalau bisa dijawab.

Mungkin dari anggota silakan. 

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M):

Terima kasih Pak Ketua.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Selanjutnya ibu Ammy. 

Ya silakan.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M):

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yang saya hormati Pimpinan Baleg dan Anggota Baleg dan Asosiasi Pengajar Hukum Adat.

	Jadi, sebuah lembaga yang sangat kompeten terkait dengan persoalan hukum-hukum dan semoga menjadi masukan pada hari ini bermanfaat untuk anggota dalam hal untuk merumuskan dalam harmonisasi Undang-undang tentang tanah ini. Perlu kami sampaikan disini bahwa masyarakat adat, hukum adat dan nilai-nilai yang tumbuh didalam adat itu sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang terlebih dahulu dengan aturannya. 
	Nah, sekarang kita ingin membawa aturan baru untuk apakah kita ingin mengatur sepenuhnya dengan pertama merubah seluruh hukum, aturan dan nilai yang ada tersebut atau ingin mengakomodasi seluruhnya yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada hukum itu atau juga menerima seluruhnya atau sebagiannya. Tapi kalau saya melihat sejauh yang saya cermati bahwa hukum adat, masyarakat adat nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat itu adalah mang masyarakat itu hidup dengan enjoy, damai, tentram, ada jiwa gotong royongnya, ada saling tolong menolongnya. 
	Nah, saya  ingin meminta masukan dari APHA ini apakah nanti kalau dengan kita mengaturnya apakah mereka akan menerima atau menerima sebagian sama lah dengan sikap kita. Karena ini, kalau kita serta merta datang dengan hukum yang baru dengan Undang-undang yang baru, ada semacam kekhawatiran penolakan dan bahkan mungkin juga akan terjadi konflik dan bahkan juga kalau sekiranya kohesifitas masyarakat tersebut mengkristal kemudian terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Kalau nanti sistem pemerintahan kita ini mengarah kepada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mereka ini akan menuntut suatu kawasan sendiri, berlaku hukum sendiri atau mungkin menuntut untuk karena dia punya aturan sendiri, akan punya negara sendiri, ini misalnya. Jadi, disini dalam hal kita ingin melakukan harmonisasi ini memang perlu ada prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan karena sejauh yang saya ketahui undang-undang yang kita berlakukan ini untuk hukum adat itu selalu masyarakat adat dan hukum ada itu dan semua yang berbau adat tersebut di rangsang oleh mereka itu tidak ada keadilan. Kenapa demikian. Karena katakanlah saja saya ingin mencontohkan kasus masyarakat adat itu memang hukumnya sudah sangat kuat. Tanah sejengkal pun sudah ada pemiliknya. Jangankan satu hektar, satu jengkal saja sudah ada pemiliknya. Dalam hal cara melakukan pemilikan tanah. Di Sumatera Barat itu sudah ada hukum-hukumnya sendiri. Dan itu dilindungi oleh undang-undang dan diakui oleh undang-undang. Kalau di Jawa ini soal tanah. Karena biasanya banyak urusan adat-adat ini soal tanah. Saya ini memberi sedikit contoh soal tanah. Di Jawa ini sudah jelas penataan tanahnya. 
Dari sejak zaman Belanda yaitu setiap pemilik itu didasarkan pada girik. Dan girik bisa secara otomatis di urus menjadi sertifikat. Kalau diluar Jawa dan madura itu tidak demikian. Ada yang disebut tanah ulayat, ada yang disebut tanah adat, ada yang disebut tanah hukum adat, ada yang disebut tanah pusako, segala macam istilah-istilah yang ada di situ, yang pelru kita dudukan. Nah, saya contohkan misalnya itu di Sumatra Barat, itu kawasan Indarung itu berdiri pabrik semen. Saya ingin mendapatkan informasi apakah hal ini sudah melakukan kajian mendalam atau belum tentang status tanah di atas berdirinya pabrik Semen Indarung itu. Masyarakat di sana tadi sudah saya sebutkan tidak ada tanah sejengkal pun yang tidak punya pemiliknya. 
Nah, ini bagaimana relasi antara tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah tumbuh berkembang ribuan tahun yang lalu ada pabrik sekarang di sana. Nah, ini mungkin bapak juga sudah mengikuti perkembangannya akhir-akhir ini ya. Jadi, terkesan didalam pemberlakuan hukum nasional itu terhadap hukum di sana itu perusahaan itu hanya sekedar mengambil untung saja. Tapi tidak memperhatikan aspek kemajuan masyarakatnya. Aspek eksternalitisnya dari berdirinya sebuah pabrik disitu. Saya melihat masyarakat disitu tidak ada yang berubah secara ekonomi. Tapi yang untung itu adalah perusahaan. Nah, ini bagaimana dalam perspek hukum terkait dengan persoalan keadilan hukumnya ini. Di sini masyarakat itu secara adat itu adalah tanah adat bukan tanah pabrik itu. Nah, bagaimana ini perspektif hukumnya.
Saya melihat supaya ini juga masyarakat disana itu diuntungkan dengan kehadiran sebuah korporasi yang dimana di situ adalah tanahnya memang tanah tidak bisa di perjualbelikan. Nah, ini bagaimana perspektif hukumnya supaya masyarakat itupun terlindungi dan juga usaha-usaha korporasi disana juga bisa berjalan  dengan baik. Nah, ini yang kita temui dilapangan sejauh yang kita cermati yang terjadi di lapangan. Jadi, menurut saya nanti pandangan dari APHA ini ingin kami gali seperti apa sih kehadiran-kehadiran hukum terhadap tanah-tanah adat, hukum adat, beperlakuan  nilai-nilai adat yang ada di situ. Saya melihat bukan hanya bersifat normatif tapi memang bisa menghadirkan suatu keadilan bagi masyarakat disitu. Soal istilah tradisional pun juga perlu kita tinjau. Karena tradisional itu konotatifnya ya kurang maju bahasanya. Sementara negara modern ini ingin suatu yang maju dan berubah. Tapi inilah dilematisnya terminologi yang kita gunakan. Saya pun juga orang yang paling tradisional pun juga di Indonesia ini kalau disebut tradisional juga tidak mau menerimanya. Apalagi orang kota disebut tradisional tidak mau. Nah, jadi ini memang terminologi-terminologi seperti ini juga perlu kita dalami. 
Demikian Pak Ketua. 

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Sudah pak.

Baik.Terima kasih. 

	Untuk kemudian Ibu Ammy tapi sebelum Ibu Ammy kita perpanjang dulu kira-kira saya mohon persetujuan kira-kira paling lambat jam 15.30 WIB kita sudahi acara ini karena sebenarnya sudah terang benderang apa yang disampaikan dan mungkin respon teman-teman kita lihat nanti.
	Setuju. 

					(RAPAT  SETUJU)

Silakan Ibu Ammy.

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Baik terima kasih.

Pimpinan Anggota Baleg yang saya hormati,
Pengusul serta Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia,

	Langsung saja sebetulnya saya juga belum membaca draft tentang Rancangan Undang-Undang ini ya. Jadi, memang belum mendalami betul. Cuma begini yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya secara general mungkin nanti bisa di perdalam di pembahasan di Panja Pimpinan. Saya ingin tahu persisnya, realnya saat ini eksistensi masyarakat hukum adat yang memang ada, kita tidak bicara dulu sampai pengakuan yang ada di Indonesia itu ada dimana saja. Databasenya kita butuh database. Karena begini kalau kita bicara konteks Indonesia saat ini sejak adanya sumpah pemuda kita sudah bersepakat  sudah melebur menjadi satu yang namanya bangsa Indonesia. Semua dari masyarakat dari perwakilan-perwakilan seluruh Indonesia waktu itu sudah mengadakan kesepakatan dan akhirnya muncullah Undang-Undang Dasar yang itu menjadi dasar bagi pembentukan semua hukum di Indonesia ini. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah ketika masyarakat adat ini yang di maksud dengan masyarakat  ini adalah masyarakat tradisional, masyarakat hukum adat yang wilayah geografis tertentu, nah apakah ini nanti ketika diperlakukan hukum masyarakat adat ini kemudian itu akan menjadi satu wilayah yuridiksi tertentu secara khusus dimana disitu memang hanya berlaku hukum tentang masyarakat adat ini hukum adat disitu berlaku hukum adat mengesampingkan hukum nasional atau seperti apa. Nah, ini juga saya perlu mengerti apa yang sebetulnya yang di cita-citakan oleh rancangan undang-undang ini. Kemudian nanti misalkan seperti ini, hukum tentang perkawinan-perkawinan masyarakat adat tertentu misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana ini nanti korelasinya dengan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Seandainya misalkan perkawinan dilakukan secara adat. Misalkan seperti itu. Misalkan contohnya seperti di Jawa sendiri ya, saya sempat menerima aspirasi dari masyarakat penghayat yang tadi bapak bilang kepercayaan itu memang masih banyak sekali masih ada di wilayah saya. Mereka mengingikan adanya seperti rumah adat. 
Rumah adat inilah yang akan mereka gunakan pada nantinya untuk melaksanakan upacara-upacara adat perkawinan atau seperti misalkan kalau di Islam itu ada aqiqah, potong rambut. Tapi ini dengan cara Jawa nya. Kalau di Kristen mungkin Baptisnya. Itu ada nah disitu. Nah, kemudian sementara di Jawa sendiri di wilayah saya itu sudah tidak ada lagi masyarakat komunitas yang menyatukan diri sebagai masyarakat adat kemudian ini adalah tanah wilayah masyarakat adat, nah ini sudah tidak ada. Nah, bagaimana pengaturan-pengaturan terhadap masyarakat adat yang hidup diatas wilayah-wilayah yang seperti ini. Sudah tidak ada lagi itu tanah ulayatnya. Sudah tidak ada. Nah, ini bagaimana hukum ini nanti mengatur  apa. Kalau saya lihat ini lebih banyak kepada perlindungan hukum mengenai wilayah tanah adat. Nah, apakah hanya ingin mengatur perlindungan hukum tentang wilayah tanah adat atau mengatur hubungan hukum antara masyarakat adat dan masyarakat adat yang sama. Nah, bagaimana kalau masyarakat adat itu sudah pindah ke wilayah lain kemudian membentuk komunitas baru misalnya seperti dulu ada transmigrasi. Saya tahu di Lampung itu saya bukan ahli hukum adat. Nanti mungkin bisa bantu dijelaskan. Saya tahu di Lampung itu ada satu daerah yang isinya orang Jawa semua  karena dulu mereka itu bertransmigrasi kesana. Nah, orang Jawa semua.  Bagaimana apakah disitu diperlakukan hukum adat juga atau bagaimana nanti korelasinya. Nah, ini saya masih ingin tahu bagaimana penerapan hukumnya seperti apa. Sehingga tidak ada tumpang tindih dengan aturan hukum yang lainnya. Saya rasa mungkin untuk mengawali itu dulu Pimpinan. Nanti untuk pendalaman lebih lanjut bisa dilakukan di Panja saja. Karena waktunya sangat singkat hari ini. Terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Silakan.
FP NASDEM (SULAIMAN L HAMZAH):

Terima kasih Pimpinan. 

Dan Teman-teman Anggota Baleg yang saya hormati,
Para narasumber dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat yang saya hormati, 

	Pertama saya ingin menegaskan dulu tentang judul. Judul ini sudah beberapa kali dibahas dan dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh narasumber. Saya memastikan bahwa judul ini ditetapkan tetap seperti yang diusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hak ulayat atau hak masyarat adat, hak tradisional, hak atas tanah, ini ditempat saya didaerah pemilihan saya di Papua, ini memang tidak ada sejengkal tanah pun menjadi tanah negara. Seluruhnya di klaim menjadi tanah adat. Ini barangkali pengecualian dari daerah lain, yang ada di rinci secara hukum agraria tentu ada hukum tanah negara dan juga tanah adat. Coba nanti dipastikan dulu para pakar bisa menyampaikan pendapatnya tentang ini. Itu tentang hak ulayat tadi.
	Karena masyarakat adat di Papua, itu tidak hanya pengakuan tentang tanah tapi juga di atas tanah itu ada kayu, didalam tanah itu ada tambang dan lain sebagainya. Itu seluruhnya diklaim sebagai hak masyarakat adat. Yang berikut tentang lembaga adat. Ini disana di Papua ada 2 lembaga adat sebetulnya. Lembaga Adat yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga adat yang memang dari turun menurun sudah ada disana, ada kepala suku dan lain sebagainya yang memiliki hak ulayat atas tanah adat tadi. Persoalan ini barangkali juga perlu dilihat lagi Pasal-pasal dalam rancangan kita. Kedua hal ini mungkin menjadi pengecualian atau dapat dipisahkan mempunyai ayat tersendiri yang menyebutkan tentang lembaga adat yang ada di daerah. Karena kewenangan dari lembaga adat tadi itu tentang misalnya peradilan adat. Peradilan adat ini dia bisa memastikan seberat apapun kejadian atau peristiwa yang terjadi antar suku misalnya itu bisa diselesaikan secara adat dan di anggap selesai. Sementara ada undang-undang positif juga berlaku disitu dan andaikata persoalan ini di adukan kepada kedua lembaga tadi maka kedua-duanya juga menjadi pertimbangan misalnya diselesaikan secara adat kemudian dihukum positif juga dibahas maka disitu juga dipertimbangkan disana.  Kemudian ini dari beberapa masalah adat yang kita perbincangkan ini ternyata bahwa memang banyak sekali stakeholder yang membingungkan sehingga tidak ada rujukan kemana kita sebetulnya lebih fokus untuk membicarakan soal adat. Kementerian Dalam Negeri ada desa adat misalnya kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada hutan adat, lalu di Kementerian Sosial juga ada kesejahteraan sosial dan budaya, Kementerian Hukum dan seterusnya itu juga ada istilah-istilah semacam itu. Sehingga ini dibutuhkan semacam pendapat yang lebih pasti sehingga seluruh kepentingan yang kita bahas ini bisa ter-cover didalam Rancangan Undang-Undang ini. 
Terima kasih Pimpinan. Saya kembalikan. 

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik terima kasih.

Mungkin masih ada teman-teman yang lain. 

	Kalau sudah tidak ada mungkin bisa dijawab dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Ada tadi 4 pertanyaan yang menarik tadi dari Pak Luthfi yang pertama mungkin bisa dijustifikasi hal 2 perbedaan tadi yang berkaitan dengan masalah aplikasi penerapan hukum adat kemudian juga tadi ada pertanyaan dikatakan bahwa sebelum negara ini sudah ada mereka sudah eksis. sehingga apakah dalam mengatur membuat semakin baikkah atau semakin tidak baik kemudian tadi juga dari salah satu yang bertanya dari anggota bagaimana kalau kita compare dengan hukum perkawinan, hukum adat ini. Apakah semakin lebih menarik atau semakin baik, bisa dijustifikasi atau bagaimana. Dan kemudian yang terakhir tadi kalau saya melihat tanpa harus mengurangi penjelasan dari Asosisasi Pengajar Hukum Adat sepertinya judul ini sudah hampir di accept. Dari tulisan-tulisan yang saya baca ini. Jadi, mungkin bisa dijelaskan satu persatu atau kalau ada pertanyaan yang mirip bisa di gabung.  Terima kasih.

KETUA APHA (Prof. DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.H.):

Pimpinan Sidang yang saya hormati, 
Anggota DPR yang saya hormati, 
Bapak Ibu Anggota DPR yang saya hormati, 

Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini anggota nya dari Universitas Syah Kuala Aceh sampai dengan Papua. Jadi kualifikasi dari pengajar hukum adat ini biasanya mereka sudah melakukan penelitian dan memang benar-benar hukum adat adalah hukum yang masih hidup.  Jadi, kalau tadi dikatakan bahwa 19 kelompok pada kenyataannya tidak. Jadi, pada saat ini APHA sedang melakukan inventarisir tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia. Karena kita dibagi dari zona Indonesia barat, Indonesia tengah dan Indonesia Timur.  Jadi, ini yang akan nanti hasil dari penelitian yang kemudian ini menjadi referensi kita paling tidak yang tadi kita sudah bicarakan dengan Pimpinan sidang. Jadi, leaden vollenhoven  itu justru mengambil dari kita sebetulnya. Karena sumber nya sebetulnya dari kita. Kita adalah yang mempunyai beberapa materi-materi yang hukumnya masih hidup. 
Untuk itu untuk menjawab ini Prof. Ratu bisa dari Prof. Ratu dulu atau Mbak Dewi. Silakan.

APHA (DR. LAKSANTO UTOMO):

Baik terima kasih.

Pimpinan Sidang dan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, 

Dari banyak pertanyaan, keresahaan juga sama jadi seolah-olah juga Anggota DPR mempunyai keresahaan yang sama. Soal bagaimana hukum di Indonesia ini bahwa diharapkan supaya tidak terjadi konflik. Bukan hanya konflik norma tetapi konflik yang ada di masyarakat justru ada konflik hukum. Hukum agama dengan hukum adat, hukum agama dengan hukum negara, hukum adat dengan hukum negara. Jadi, Indonesia ini sejak dijajah oleh Belanda terjadi keanekaragaman hukum terutama hukum negara dan hukum adat. Namun, sekarang ini kita melihat bahwa dengan perkembangan ilmu hukum kita mulai mengarah kepada satu sistem yang memang khas Indonesia yaitu undang-undang yang betul-betul memenuhi falsafah Bangsa. Yang lahir dari cosmologi budaya Indonesia. Tadi pertanyaan adalah ada self destroyed dan folk destroyed. self destroyed yang dikemukakan oleh Prof. Soepomo berkenaan dengan Pasal 18 berkaitan dengan Pemerintahan otonomi itu. Ada folk destroyed terkait dengan masyarakat-masyarakat otonomi yang ada didesa-desa. Nah, kedua istilah ini diakomodasi dengan satu judul “Nomenklatur Masyarakat Adat”. Oleh karena itu, kerajaan Nusantara itu sudah terakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini. Kerajaan Nusantara itu adalah Lembaga adat yang asli juga. Misalnya saya beri contoh Raja-raja yang ada di Timor dengan Raja yang ada di Jawa agak berbeda. Kemudian di Jawa ini ada Kesultanan, ada kesunanan. Nah, saya melihat itu adalah Lembaga adat dan lembaga tradisional yang menjadi subjek dari Undang-Undang Masyarakat Adat ini. Jadi, tidak perlu kita melihat bahwa kerajaan nusantara perlu satu undang-undang khusus. Karena sudah di akomodasi di sini. 
Yang kedua tadi juga ditanyakan bagaimana timbulnya konflik. Bukan konflik norma tapi juga konflik hukum. Di Jawa sebetulnya ada pepatah yang mengatakan negaro mowo toto, deso mowo coro artinya negara punya hukum, masyarakat punya adat istiadat dan negaro mowo toto, deso mowo coro ini adalah dua lembaga yang saling mengisi satu sama lain. Ketika negoro mowo toto tidak mampu menyelesaikan persoalan, deso mowo coro yang mampu menyelesaikan. Ketika deso mowo coro kekurangan aturan maka negoro mowo toto yang mengisi. Jadi, ada kalau dalam teori hukum itu ada yang disebut dengan (suara tidak terdengar jelas), ada yang disebut dengan (suara tidak terdengar jelas).  (suara tidak terdengar jelas) ini hukum yang saling mengisi kekosongan satu sama lain. Jadi, hukum negara dan hukum adat dan hukum negara jadi jangan dipertentangkan tetapi saling mengisi kekurang-kekurangannya,menyempurnakan. Itu yang diharapkan dari Undang-undang masyarakat adat ini yang mengakomodasi. Mudah-mudahan DPR yang sekarang ini yang sangat kami harapkan untuk bisa mengakomodasi ini. Kemudian saya kira yang lain nanti barangkali bisa di jawab oleh Prof. Endang dan teman-teman yang lain. Dan seandainya masih ada hal yang belum barangkali kami masih bisa kesempatan untuk memberikan jawaban. Masih ada lagi satu hal, ada satu Undang-undang yaitu Undang-undang Perkebunan itu sangat mengakomodasi hak ulayat, Undang-undang Perkebunan terbaru. Walaupun hanya 3 Pasal, tetapi ada 1 Pasal ketika perusahaan perkebunan itu mau investasi, harus minta izin kepada masyarakat adat Pasal 65 kalau tidak keliru. Inform consent, seandainya investor dibidang pertambangan, kehutanan mau mengikuti jejak Undang-undang perkebunan alhamdulillah kami sangat mengharapkan itu. Izin inform consent. Dalam izin itu bisa saja dalam bentuk kerja sama kah, penyertaan modal atau mari kita diskusikan bersama. Terima kasih.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik. 

	Waduh ini terima kasih banyak. Tapi saya ada yang mengganjal satu kalau boleh Prof. Ada satu putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang menggelitik saya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 yang mengakomodir aliran-aliran kepercayaan yang tadi di known kita anggap sebagai yang menyangkut ke dalam masyarakat. Nah, ini nanti benturannya dengan masalah Kementerian Agama, kemudian budaya dan segala macam. 
	Nah, katakanlah saya kasih contoh yang saya dapat umpamanya di Sumatera Utara, di sana ada Parmalim pak. Parmalim itu mereka punya gereja sendiri, mereka punya patung sendiri, mereka punya tuhan sendiri, mereka cara bagaimana mekanisme menyembah tuhannya sendiri. Nah, dan ini tidak masuk di dalam hukum masyarakat adat Batak. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita men challenge masuk kedalam ranah yang Prof. katakan tadi. Terima kasih Prof.

APHA (DR. LAKSANTO UTOMO):

Baik terima kasih.

	Jadi, dalam Rancangan Undang-Undang atau konsep yang kami usulkan itu ada salah satu Pasal yang berbicara khusus tentang ciri-ciri dan kriteria masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Jadi, sudah terakomodasi disini. Jadi, kalau ciri-cirinya itu sudah terakomodasi disini maka penghayat kepercayaan itu sudah masuk ke dalam undang-undang ini. Saya kira begitu pak. Terima kasih. 

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik Prof. 

	Cuma ini, saya masih, sangat menarik sebenarnya penjelasan ini. Tadi kita bicara sangat banyak. Hampir setengah jam tadi kita bicara, sebelum kita mulai.
 Disini itu ada masyarakat adat itu dibuat menjadi 2, ada masyarakat hukum adat, ada masyarakat tradisional. Nah, saya bertanya sampai sekarang saya tidak mendapat jawabannya. Pertanyaannya kalau kita kualifisir menjadi 2, pertanyaannya apakah masyarakat tradisional atau saya balik apakah masyarakat hukum adat itu tidak menjunjung tinggi leluhur dan tidak memegang teguh adat isitiadatnya kalau kita kualifisir, kita lihat disini. Masyarakat adat adalah, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in group filling) saya tidak tahu terminologi ini mungkin tidak begitu pas kalau kita ambil terminologi dari bahasa asing. Mungkin kebersamaan. Mungkin. Bukan kelompok. Bukan kepada groupnya. Kalau filling group itu kepada kebersamaan. 
Nah, disini dikatakan memiliki perasaan kelompok pranata Pemerintah adat, harta kekayaan benda adat, dan perangkat norma hukum adat. Sedangkan masyarakat tradisional dikatakan adalah kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi leluhurnya. Nah, sehingga pertanyaan saya apakah masyarakat hukum adat tidak menjunjung tinggi leluhurnya. Sehingga itu dikualifisir menjadi 2. Ini mungkin nanti catatan saja untuk Prof. Kalau ada kemungkinan waktunya nanti mungkin secara tertulis bisa dikirimkan ke kita. Nanti menjadi pengayaan buat kita. Karena jujur saya katakan, ini Rancangan Undang-Undang ini sangat mengundang berbagai pertanyaan baik yang berkaitan dengan keharmonisasian berbagai ketentuan diperkebunan, di Pemerintah daerah, bahkan investasi, penanaman modal asing, modal dalam negeri dan seterusnya. Bahkan tadi disinyalir ada Undang-Undang Perkawinan yang bertabrakan. Nah, jadi terima kasih banyak waktu kita juga kebetulan sudah tepat. 
Silakan Ibu Ammy kalau ada yang mau disampaikan.

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Terima kasih Pimpinan, sedikit saja. 

	Pencerahan andai kata undang-undang ini kemudian disahkan bapak. Ruang lingkup berlakunya ini nanti dimana, apakah di masyarakat adat yang ada di atas tanah adatnya, atau menempel kepada masyarakat adatnya. Nah, misalkan begini saya tidak tahu, saya pernah mendengar-dengar cerita kalau tidak salah masyarakat bugis atau daerah mana jadi ada yang kalau untuk mendapatkan perempuan itu berkelahi sampai meninggal itu saya tidak tahu dimana saya pernah dengar itu. Boleh itu berkelahi sampai meninggal. 
	Nah, kalau di sana itu dalam konteks ini, dia tidak dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan. Nah, itu misal yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Andaikata pertarungan itu terjadi di luar wilayahnya nah ini bagaimana. Tetapi dengan masyarakat hukum adat yang sama. 
Jadi ruang lingkupnya dulu ini nanti berlakunya dimana. Yang ingin saya tahu itu dulu Pimpinan. Terima kasih. 

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Bagaimana Prof. bisa ditanggapi sedikit. 

APHA (DR. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H., M.A.):

	Baik yang pertama, masyarakat hukum adat dan hukum adat tidak dapat digeneralisasikan. Justru mengapa Van Vollenhoven membagi 19 wilayah hukum adat yang sebenarnya tidak hanya itu. Di Papua saja Pak Robert, bapak itu suku saja yang teridentifikasi 250. Masing-masing mempunyai Bahasa, Bahasanya berbeda-beda. Bahasanya itu teridentifikasi 600. Dari hasil penelitian saya mulai Tahun 2010 masyarakat hukum adat, suku Sentani, Biak 4 suku Arfak, kemudian 7 suku di Kabupaten Teluk Wondama itu mempunyai materi atau aturan hukum adat yang satu sama lain berbeda. Sehingga tidak dapat di generalisasikan. Meskipun masing-masing masyarakat hukum adat yang mempunyai hukum adat, kalau bicara hukum adat itu korelasinya sanksi kalau dilanggar ada sanksi. Kalau bukan hukum adat ada pelanggaran tidak ada sanksi. Nah, nanti sanksi juga macam-macam.
 	Baiklah, sehingga kita tidak akan usulan mengatur materi hukum adatnya. Yang diatur itu bentuk-bentuk pengakuannya, bentuk-bentuk perlindungannya dan sebagainya sehingga kita tidak akan mengatur hukum perkawinan adat seperti ini hukum pemerintahan adat seperti ini, kekerabatan adat seperti ini terus mas kawin seperti itu. Itu tidak diatur didalam disini. Kalau materi hukum adat di atur maka kita mempositifkan hukum adat. Nol, habis. Contoh Tahun 2010 saya ingat, saya di panggil Lembaga apa saya lupa, LSM di Jayapura.  Itu berkumpul seluruh Dewan adat Papua menginginkan membentuk Lembaga peradilan adat yang sama dengan peradilan negara semacam pengadilan negeri, pengadilan tinggi, banding, kasasi. Saya mengatakan tidak mungkin jangan menyamai peradilan negara. Itu aliran Hukum positif. Kita ini aliran adat, hukum adat itu masuk aliran hukum sejarah hukum,volksheld, hukum rakyat.  Rasa keadilan itu sesuai dengan masyarakat adat setempat. Sehingga nanti bentuk perlindungan pengakuan contoh konkritnya misal begini. Investor atau penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di wilayah masyarakat hukum adat tertentu wajib mendapat kesepakatan dari masyarakat hukum adat setempat. Kesepakatan itu harus dilalui dengan musyawarah mufakat yang melibatkan masyarakat adat. Tanah ulayat tidak boleh di sertifikasikan tapi hanya dengan hak pakai atau hak sewa. Dengan kata-kata itu kita sudah melindungi tanah-tanah adat supaya itu tidak lepas, tidak dijual lepas. Tidak mungkin nanti individu seperti yang terjadi di Papua, saya tidak merasa melepaskan karena saya belum mendapat bagian dari hasil pelepasan hak. Mengapa. Karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa harus ada kesepakatan dari seluruh warga adat. Mengapa, kenapa, di seluruh Papua sekarang konflik palang mempalang.  Baik untuk bandara, baik apa karena aturannya tidak ada. 
	Berikutnya yang ketiga, saya malah menggaris bawahi konsep hukum yang ada di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Bahwa lembaga peradilan adat itu bertugas berfungsi mengadili sesuai hukum adat setempat. lalu ada klausula yang berikutnya. Jika tidak terjadi perdamaian maka salah satu pihak dapat banding ke Pengadilan negeri. Hakim Pengadilan negeri wajib mempertimbangkan putusan Lembaga Peradilan adat. Jadi, biarlah Lembaga Peradilan di Suku Arfak Moela  ya begitu, kemudian di Suku Wondama ya begitu. Nanti di 7 suku besar di Teluk Bintuni Pak Robert punya masing-masing ya biar begitu. Tapi aturannya hanya sesuai hukum adatnya masing-masing. Nah, persoalan nanti ini masuk kriteria mana. Tunggu dulu. Kita harus tegas nanti mengatur. Ciri-ciri masyarakat hukum adat apa. Itu tidak memenuhi ciri berarti bukan masyarakat hukum adat. Termasuk ciri-ciri masyarakat tradisional begitu seterusnya. 
	Nah, kemudian tadi sudah ada usulan ibu, ketika bagaimana seandainya ada anggota warga adat pindah ketempat lain dan sebagainya. Dalam ajaran-ajaran hukum adat itu dikena, persekutuan hukum teritorial, genealogis dan genealogis teoterial. Ini nanti juga boleh diatur sehingga kita akan jelas itu masuk genealogis teoterial. Berarti tidak bisa diselesaikan menurut genealogis yang disana tempat asal mereka. Begitu seterusnya. Begitu usulan kami, beberapa pemikiran. Dan memang benar Bapak itu objeknya tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang belum dikuasai oleh hak milik perseorangan. Maka dari itu di Papua khususnya, kemudian di Pantai Utara Jawa, di Sumatra, muncul investor pabrik-pabrik. Kenapa timbul konflik karena tidak ada satu tadi kesepakatan, tidak ada perlindungan untuk kesejahteraan rakyat setempat. Seyogyanya diatur investor wajib memperkerjakan pekerja dari masyarakat adat meskipun juga dengan catatan dengan kriteria tertentu. Harus lulus uji ini. Jika belum lolos uji ini wajib dilakukan pelatihan-pelatihan karena sangat sulit masyarakat adat tiba-tiba dia harus menguasai mesin-mesin pabrik. Dia harus ada pelatihannya. Nah, pelatihannya itu yang diatur di situ, tapi bukan mengatur hukum perkawinan adat, hukum waris adatnya tidak. Tapi bentuk-bentuk perlindungannya saja. Terima kasih.
Dan yang terakhir, mohon nanti kita bisa cermati bersama-sama, ini persoalan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Mohon maaf saya tidak tahu Tim Perumus Rancangan Undang-Undang rasa-rasanya itu banyak ahli Antropologi di situ dan ahli Sosiologi di situ. Tapi yang hukumnya itu masih perlu ditambah, dieksplanasi di situ. Terima kasih bapak. 

 APHA (Prof. DR. M.G. ENDANG SUMIARNI, S.H., M.H.):

Iya. Mohon izin sebenarnya saya ingin menambahkan sedikit dan ini menurut saya sangat penting ada 2 hal yang pertama soal religi tadi karena ini menjadi perdebatan luar biasa apalagi setelah putusan MK dan soal perkawinan kebenaran 2 materi ini banyak tulisan saya berkaitan dengan itu. Yang pertama soal hak masyarakat adat terkait dengan perkawinan dan warisan, ya salah satu adalah hal itu dan itu adalah hak asasi yang harus dimiliki oleh masyarakat adat tapi apa yang terjadi. Yang terjadi adalah karena alasan agama Undang-Undang Perkawinan menyebutkan agama dan kepercayaannya, kepercayaan dari agamanya itu dan 6 agama itulah yang menjadi masalah. 6 agama itu bukan asli Indonesia. Itu termuat didalam PNPS 1 1965. Tapi yang terjadi adalah didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu diungkapkan tentang kelompok penghayat. Jadi, pengakuan terhadap kelompok penghayat itu ada didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Karena semua peristiwa penting didalam kehidupan mulai dari dalam rahim sampai dia meninggal.  Dia harus ada pencatatan bagi masyarakat adat itu didiskriminasi soal itu. 
Hasil kajian-kajian kami termasuk Komnas Perempuan menyatakan bahwa banyak sekali diskriminasinya dan masyarakat  adat dia sudah menikah, dia sudah punya anak, bercucu bertahun-tahun tetapi tetap perkawinannya tidak sah. Akibat tidak sah dia tidak punya akte kelahiran, dia tidak punya akte kelahiran anak dan Undang-Undang Pendidikan apabila orang-orang atau kelompok penghayat ingin sekolah dia harus tunduk, menundukkan diri kepada hukum 6 agama itu. Dimana keadilan yang ada didalam undang-undang yang disebutkan itu. Tulisan saya menyatakan kalau kita bicara keadilan, maka tanpa diskriminasi termasuk pada masyarakat adat, termasuk pada perempuan adat, termasuk pada anak-anak masyarakat adat. Jadi, kalau kebenaran sebelum keputusan MK itu banyak kami mendiskusikan itu dan keputusan MK itu memberikan ruang bagi kelompok penghayat. Menurut saya kalau didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa ada 1 klause yang menyatakan bahwa perkawinan ini harus di catat, harus di atur dan kemudian kalau tidak dengan pengadilan, maka sebenarnya masyarakat adat itu diakui perkawinannya maka kalau dia ada dipengaturan di dalam sini maka itu adalah salah satu perlindungan. 
Yang kedua, berkaitan dengan warisan. Skripsi saya Tahun 1985 menyatakan bahwa sulit sekali ada hukum waris nasional, oleh sebab itu didalam hukum waris masih berlaku hukum masing-masing, salah satunya adalah hukum adat. Pasal 37 yang menyatakan Undang-Undang Perkawinan seperti itu. Jadi, kalau menurut saya didalam Undang-Undang Masyarakat Adat ini harus memuat itu. Karena itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
Yang ketiga, terkait dengan hak-hak kekayaan intelektual Komunal didalam Undang-Undang kita HAKI itu lebih pada personal tetapi kita didalam hukum masyarakat adat dia harus ada hak kekayaan intelektual Komunal yang harus diakui. WTO belum mengakui, tetapi menurut saya masyarakat adat itu harus memuat itu. Jadi ada beberapa point yang menurut saya itu adalah bagian dari hak-hak masyarakat adat yang harus diperhatikan. Terima kasih

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Terima kasih.

Luar biasa ibu. Kalau boleh nanti dibuatkan juga, Itu tidak ada di sini yang terakhir.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan.  

Mohon izin Pimpinan.

Izin sebentar Pimpinan.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Iya Pak Bambang. 

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., .MH., M.Si):

Usul Pimpinan.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Saya perpanjang 5 menit ya, karena tadi sudah lewat.
FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Iya. 

Para Anggota Baleg yang saya hormati, 
Para Asosiasi Pengajar Hukum Adat,

Berbahagia sekali pada saat ini karena kita memperoleh suatu pengayaan yang luar biasa dan saya mengapresiasi dari Asosiasi pengajar hukum adat. Kita bicara hukum adat tidak terlepas dari Ter Haar, Van Vollenhoven, Prof. Supomo, dan beberapa Professor yang menjadi narasumber pada kali ini. Saya mendengar, saya masih merasa kurang Pimpinan. Semakin banyak kita menghadiahkan itu semakin banyak kekurangan yang kita miliki. Sehingga kita ingin membuat suatu undang-undang dimana undang-undang itu memiliki sebuah kualitas undang-undang yang valid yang sempurna sehingga tidak ada baiknya juga Pimpinan kalau kita perlu harus mengundang bagi saya itu tidak masalah. Itu yang pertama. 
Yang kedua, saya sedikit menambahkan dari apa tadi yang disampaikan ada ke Sunanan, ada ke Sultanan, ada juga pro Paku alaman, ada juga  Mangku negara. Dan mereka itu disamping masih menjalankan kan ada Ratunya itu ada, Sultannya ada, Sunannya ada. Kalau di Jogja itu Gubernur itu dari ke Sultanan. Wakil Gubernur itu dari Paku Alaman. Nah, bicara hukum adat itu juga bicara soal tanah juga. Yang namanya Mangku Negara masih punya tanah banyak, kemudian yang namanya ke Sunanan masih punya tanah banyak. Dan di klaim begitu saja oleh Pemerintah. Tanpa suatu proses. Nah, kita juga tidak ingin adanya suatu negara dalam negara. Dan hukum adat yang saya kenal, yang saya ketahui itu adalah tidak tertulis. 
Nah, kumpulan sore ini apakah kita akan membuat suatu jenis hukum adat atau suatu kelompok masyarakat adat yang akan kita formalkan. Karena selama yang kami kenal, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis tetapi masih dihormati dan masih dipakai sebagai pedoman oleh kelompok-kelompok masyarakat adat tertentu. Sehingga kalau ini kalau saya menurut saya ini di unifikasi juga akan mengalami kesulitan karena masing-masing itu adalah berbeda-beda. Menurut pendapat saya demikian. Terima kasih Pimpinan. 

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik silakan Prof. 

FPDIP (Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Terima kasih

Selamat sore dan salam kebangsaan untuk kita semua,
Jadi Pimpinan dan Rekan-rekan yang saya hormati. 

Saya terlibat dalam Panja tentang Masyarakat Hukum Adat periode yang lalu pada saat kami mengadakan kunjungan-kunjugan kerja diberbagai provinsi dan masukan-masukan dari berbagai profesi, lembaga dan seterusnya. Masukannya itu rata-rata tidak terlalu mendukung alasannya ada yang menyampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh mas Bambang Riyanto ini kita sedang membangun benih-benih local state, mendorong terbentuknya suatu saat negara federalisme dan seterusnya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, rekan-rekan saya, guru besar ini tolong supaya juga pemahaman kita gelombangnya sama memuat paper singkat saja what is, what is not. Apa yang dimaksud dan apa yang tidak. Sama dengan kalau kita membuat program kerja itu due and done, what is and is not. Supaya ketika kita keliling nanti juga kami lebih mudah untuk memberikan klarifikasi, eksplanasi dan seterusnya. 
Saya kira itu, terima kasih. 
Salam kebangsaan.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik terima kasih.  

Menarik sekali memang diskusi kita ini. Jujur saya ingin banyak mengeksplor. Sangat banyak catatan saya. Namun, karena waktu juga yang membatasi kita. Sebentar lagi kita akan ada Rapat Paripurna dan semua fraksi juga akan mempersiapkan. Jadi kami mewakili Pimpinan Badan Legislasi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Asosiasi Pengajar Hukum Adat yang hadir pada saat ini yang memberi masukan yang sedemikian rupa walaupun menurut pandangan kami masih banyak kalau boleh hal-hal yang tadi tidak kita dijerumuskan didalam diskusi ini kalau bisa diberikan nanti kepada Staff Ahli supaya ini kami dari internal bisa melakukan harmonisasi dengan berbagai ketentuan karena ini memang menjadi penting sekali walaupun saya tadi belum menjawab. Sebenarnya tadi saya ingin tahu sebenarnya apakah aliran ini masuk di adat atau bukan, diagama atau diadat itu putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita liris, yang kita harus adopsi nanti didalam Rancangan Undang-Undang supaya tidak ada distorsi dalam mengemban apa yang sudah diamanatkan didalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti mungkin kita bisa secara lisan untuk lebih lanjut, jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan maupun pernyataan yang lain kami ucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”. Terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

				(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB)

Jakarta, 15 Januari 2018

           Sekretaris Rapat,

                                                                                                       
            Widiharto, S.H., M.H.