DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPS DAN PPK
KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang	:	2018 - 2019	
Masa Persidangan 	:	I	
Rapat ke	:	-	
Jenis Rapat	:	Pleno	
Dengan 	:	Pengusul (Komisi VIII)	
Sifat Rapat	:	Terbuka	
Hari, tanggal	:	Kamis, 13 September 2018	
Pukul	:	15.00 WIB 	
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1	
Ketua Rapat	:	DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	
Sekretaris	: 	Widiharto, S.H., M.H.	
Acara	: 	Pengambilan keputusan atas:
1.	Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerja Sosial
2.	Harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	
Hadir 

	: 	26 orang, izin 7 orang, dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :
PIMPINAN: 
1.	DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2.	M. Sarmuji, S.E., M.Si 	
	
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:	  FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:
	
5 dari 14 orang Anggota
1.	Irmadi Lubis
2.	Andreas Hugo Pareira
3.	Prof. DR. Hendrawan Supratikno
4.	DR. Junimart Girsang
5.	Henky Kurniadi
	3 dari 11 orang Anggota
1.	Ferdiansyah, S.E., M.Si
2.	H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
3.	Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.	
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
3 dari 9 orang Anggota	     FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
     5 dari 1 orang Anggota	
1.	H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2.	Khilmi
3.	Ramson Siagian
	1.  DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2.  Drs. H. Umar Arsal
3.  Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
4.  KRMT Roy Suryo Notodiprojo
5.  Didi Irawadi Syamsudin, S.H., LLM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 
0 dari 5 orang Anggota	

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
1 dari 6 orang Anggota 	
-   	1.  Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I  
	
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 
3 dari 5 orang Anggota	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
1 dari 5 orang Anggota 	
1.	H.M. Martri Agoeng, S.H.
2.	DR. Hermanto, S.E., M.M.
3.	Drs. H. Adang Daradjatun
	1.	H. Achmad Fauzan Harun, S.H., M.Kom.I	
FRAKSI PARTAI NASDEM:
3 dari 5 orang Anggota
1.	Hamdhani, S.IP
2.	H.M. Luthfi Andi Mutty
3.	Sulaeman L Hamzah	FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
0 dari 1 orang Anggota  
-

	
IZIN:
1.	H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
2.	Wenny Haryanto
3.	DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
4.	Haerudin, S.Ag, M.H.
5.	DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc
6.	Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
7.	Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T

KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Bismillahirahmanirahim,
Assalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera Bagi kita Semua.

Yang terhormati Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

	Alhamdulillah puji syukur kita panjatkna ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya sehingga kita bisa rapat pada hari ini di Badan Legislasi.
	Sesuai dengan laporan Sekretariat jumlah anggota yang telah menandatangani ada 26 orang anggota, yang izin 6 orang dan dihadiri oleh 9 fraksi. Oleh karena ini belum memenuhi kuorum, rapat ini saya buka dan terbuka dan saya nyatakan terbuka untuk umum dan sekaligus saya skors selama 3 menit

(RAPAT DI SKORS 2 MENIT)

(SKORS RAPAT DICABUT)

Pimpinan, 
Anggota Badan Legislasi dan Perwakilan Pengusul.

	Rapat Badan Legislasi pada sore hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan laporan Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Tentang Pekerja Sosial yang diusulkan oleh Komisi VIII dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang dimaksud. Dan laporan Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diusulkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas harmonisasi Rancangan Undang-Undang tersebut. 
	Untuk itu sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tersebut, perkenankan kami membacakan susunan acara rapat sebagai berikut:
1.	Pengantar Ketua Rapat;
2.	Laporan Ketua Panja;
3.	Pendapat mini fraksi-fraksi;
4.	Pengambilan keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang;
5.	Penandatangan draft Rancangan Undang-Undang oleh Pimpinan, Wakil-wakil Fraksi, dan Wakil Pengusul;
6.	Terakhir penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 17.00 WIB, setuju ya? Dan untuk mempersingkat waktu kami berikan kesempatan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.

Kepada Pak Sarmuji saya persilakan 

KETUA PANJA (SARMUJI, S.E., M.SI.):

Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial, tanggal 13 September 2018.
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk  kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII selaku pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial,
Dan hadirin yang berbahagia.

	Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal afiat. 
	Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam Rapat Pleno Badan Legislasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 150e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 65c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Badan Legislasi bertugas melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada rapat Paripurna. 
	Adapun tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam rapat Badan Legislasi pada tanggal 5 September 2018 dan 12 September 2018. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dalam  Rancangan Undang-Undang ini dan kemudian disepakatai dalam Rapat Panja bersama Pengusul secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
1.	Terkait dengan judul Rancangan Undang-Undang disepakati oleh Panja dari sebelumnya “Rancangan Undang-Undang tentang Praktek Pekerjaan Sosial” diganti menjadi “RUU tentang Pekerja Sosial” karena yang lebih dominan diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah pekerja sosial sebagai suatu profesi;
2.	Terkait perbaikan konsideran menimbang huruf d disempurnakan redaksional frase “Ketentuan Peraturan Perundang-undangan” diganti dengan frase “undang-undang”;
3.	Syarat uji kompetensi bagi Sarjana Bidang Ilmu Sosial dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang sebelumnya mensyaratkan dengan kata “lulus” diganti dengan frasa “telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi”. Selanjutnya telah diberikan penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b yang di maksud “telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial adalah mereka yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang menyelenggarakan”;
4.	Ketentuan mengenai surat izin praktek pekerja sosial atau SIPPS dalam Pasal 29 ayat (2) perlu penyempurnaan redaksional untuk kejelasan dengan mengganti subjek dari SIPPS menjadi Pekerja Sosial;
5.	Imbalan jasa bagi mereka yang miskin dan terkena musibah dikecualikan dalam Pasal 36c dengan menambahkan 1 ayat yaitu Pasal 36 ayat (2) sehingga kewajiban membayar kewajiban jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf c tidak berlaku jika klien merupakan orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang dalam musibah;
6.	Judul Bab VII yang sebelumnya mengenai “Organisasi Pekerja Sosial” yang didalamnya juga mengatur mengenai kode etik dan Dewan Kehormatan, maka selanjutnya di pisah menjadi 2 Bab yaitu Bab Organisasi Pekerja Sosial meliputi Pasal 37, Pasal 39 dan Bab Dewan Kehormatan meliputi Pasal 40 dan Pasal 41;
7.	Ketentuan dalam frasa “bekerjasama dengan Organisasi Pekerja Sosial” dalam Pasal 43 huruf e dihapus dan frasa oleh organisasi pekerja sosial dalam Pasal 43 huruf f dihapus karena mengenai Organisasi Pekerja Sosial mengenai pekerja sosial sebaiknya diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah atau dibuat oleh peraturan Organisasi Pekerja Sosial itu sendiri;
8.	Frasa “Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial” dalam Pasal 49 ayat (1) dihapus karena Rancangan Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai pekerjaan sosial sehingga rumusan Pasal 49 diperbaiki redaksi maupun substansinya;
9.	Dalam Bab X Ketentuan Penutup, diperlukan perbaikan rumusan Pasal 53 secara keseluruhan agar tercipta kejelasan rumusan serta disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dengan menggabungkan Pasal 54 ke dalam Pasal 53 ayat (2) di pindah kedalam Bab IX tentang ketentuan peralihan sehingga tercipta kejelasan rumusan;
10.	Ketentuan dalam Bab X Tentang Ketentuan Penutup perlu ditambahkan tentang ketentuan mengenai post Legislatif sejak dini terkait pelaksanaan Undang-Undang ini setelah 3 tahun diberlakukan. Sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3 agar pelaksanaan undang-undang dapat sesuai tujuan pembentukannya dan dampak yang ditimbulkan oleh undang-undang dapat segera dievaluasi manakala menimbulkan efek negative bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Yang terhormat Pimpinan Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul.

	Berdasarkan teknis perumusan dan substansi Rancangan Undang-undang, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif DPR RI. Namun demikian Panja menyerahkan keputusan kepada Pleno apakah rumusan Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima. 

	Sebelum kami mengakhiri laporan ini melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang, Sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerjasama secara maksimal untuk melakukan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.
Demikian laporan Panja pada kesempatan kali ini.
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 13 September 2018

Ketua Panja/ Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI,

M. Samuji, S.E., M.Si
Nomor Anggota  287

KETUA RAPAT:

	 Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sarmuji selaku Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerja Sosial saya ulangi Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.

Apakah laporan ini bisa kita terima? 

Terima ya?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulillah.

	Sebelumnya kami beri kesempatan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya namun saya usulkan karena ini ada 2 Rancangan Undang-Undang yang akan kita ambil keputusan, saya rasa diserahkan saja ya? Yang penting pada prinsipnya menyatakan setuju atau menolak. Yang kedua di meja Pimpinan sudah ada 3 (tiga) fraksi yang menyerahkan laporannya atau pendapatnya yakni Fraksi PDIP, kemudian Fraksi PAN, dan Fraksi PKB. Tadi Fraksi Partai Hanura tadi sudah menyampaikan kalau mereka mempersiapkan itu dan pada prinsipnya menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial ini. 
	Oleh karena itu saya persilahkan kepada Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra. PAN sudah, ada PKB setuju. Ya jadi seluruh fraksi sudah menyerahkan pendapat mini fraksinya dan ada 10 fraksi yang menyerahkan dan menyatakan setuju. Namun demikian saya tetap akan meminta persetujuan kepada rapat pada hari ini apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial dapat kita setujui?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulilah Hirobil Alamin.

	Sebelum penandatangganan draft Rancangan Undang-Undang mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pengusul? 
Pada Pak Ketua Komisi VIII saya persilakan.

KETUA KOMISI VIII:

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR Republik Indonesia,
Hadirin yang berbahagia.

	Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya pada-Nya kita meminta pertolongan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dari Komisi VIII DPR Republik Indonesia sebagai pengusul dapat menghadiri undangan rapat dari Badan Legislasi DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan dan Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Pembulatan Substansi Rancangan Undang-Undang Tentang Pekerja Sosial.
	Kami Komisi VIII DPR Republik Indonesia sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial mengucapkan terima kasih banyak kepada Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta para pegawai Sekretariat Badan Legislasi yang telah memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita yang tercinta ini dalam rangka menyelesaikan proses Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Pembulatan Substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial dalam waktu yang sangat sangat singkat yaitu 1 (satu) kali masa sidang. Komisi VIII DPR RI menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial kepada Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Pembulatan Substansi pada tanggal 25 Juli 2018 Masa Persidangan Ke-V pada Tahun 2017-2018 dan Badan Legislasi DPR sudah menyelesaikan pada hari ini tanggal 13 September 2018 Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019. Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial yang telah selesai  harmonisasi ini diharapkan segera di bawa ke Rapat Paripurna DPR RI agar dapat di setujui menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR Republik Indonesia.
	Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki standar kompetensi, standar prosedur organisasi, standar layanan yang diberikan oleh pekerja sosial kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas organisasi dan masyarakat yang mengalami masalah-masalah sosial. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Pekerja Sosial ini diharapkan para pekerja sosial dapat mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaan mereka di bidang sosial.
 
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.

	Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah mensinergi menyelesaikan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan substansi ini, semoga menjadi amal ibadah kepada Allah SWT dalam rangka mewujudkan, mensejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia yang kita cintai.
Demikian.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Nasrunminnallah wafathurqarim wabassirin walmuqminin, huwallahumaafi minnalmutariq,
Wassaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Pengusul.

	Selanjutnya kami persilahkan anggota yang mewakili fraksi-fraksi dan satu anggota Wakil Pengusul untuk menandatangani draft Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi, jadi sekaligus nanti setelah selesai ini kita langsung lanjutkan dengan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagaman. 
	Ayo pak kita simbolis saja dulu. Wakil Pengusul dan Pimpinan Pengusul, dan anggota pengusul juga Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati. 
Dengan selesainya penandatanganan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial ini oleh karena kita akan melanjutkan dalam pengambilan keputusan yang lain. Oleh karena itu maka rapat ini saya skors 2 menit untuk mempersilahkan Pengusul Rancangan Undang-Undang dan Pimpinan Komisi VIII untuk meninggalkan ruang rapat Badan Legislasi.

KETUA PANJA (SARMUJI, S.E., M.SI.):

Terima kasih.

Izinkan kami menyerahkan terima kasih secara tertulis supaya terdokumentasi.

KETUA RAPAT:
	
Silakan, silakan siap. Foto-foto ini laporan ini. 

Sidang saya skors selama 2 menit ya.

(RAPAT DISKORS 2 MENIT)

(SKORS RAPAT DICABUT)

KETUA RAPAT:

Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang saya hormati,
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

	Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan untuk membacakan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang yang dimaksud. 
	Kepada Ketua Panja saya persilakan.

KETUA PANJA (SARMUJI, S.E., M.SI.):

	Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan tanggal 13 September 2018.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Yang terhormat Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan,
Dan hadirin yang berbahagia.

	Puji syukur kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Badan Legislasi pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.
	Berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 1235/KD/11/2017, Tanggal 20 November 2017 dan surat dari Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: B.II.204/FPKB/DPRRI/1/2018 pada Januari 2018 meminta Badan Legislasi untuk melakukan harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan maka Badan Legislasi membentuk Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
	Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja Harmonisasi tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menyampaikan hasil kerja Panja dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada hari ini:
-	Berdasarkan Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 65c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada rapat Paripurna. 
-	Adapun tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam rapat Badan Legislasi pada tanggal 27 Maret, 5 Juni, 5 Juli dan 12 September 2018. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang ini dan kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama pengusul secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
1.	Terkait judul Rancangan Undang-Undang disepakati oleh Panja yang sebelumnya berjudul “Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren” diganti menjadi  “Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan”;
2.	Perubahan sistematika dalam Rancangan Undang-Undang menjadi 10 bab dan 169 pasal;
3.	Perumusan ulang atas Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan ruang lingkup Rancangan Undang-Undang;
4.	Perumusan ulang dan perbaikan materi muatan ketentuan mengenai Pesantren dengan memperhatikan 3 fungsi Pesantren yakni: 
-	Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan
-	Pesantren sebagai Lembaga Penyiaran Ajaran Agama (Dakwah Islam)
-	Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
5.	Pengaturan mengenai Pendidikan Pesantren sebagai subculture indigenous masyarakat islam yang bersifat terbuka dan tidak dibatasi pengakuan keberadaannya hanya yang berbadan hukum saja;
6.	Perbaikan rumusan terkait ketentuan mengenai pendidikan keagamaan Islam terkait pendidikan dinyah, pendidikan pesantren dan program pendidikan lain serta terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu;
7.	Ketentuan mengenai pemantauan undang-undang atau post legislative scrutiny sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan penutup undang-undang ini dengan rumusan Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku;

Yang terhormat Pimpinan, 
Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul.

	Berdasarkan teknis perumusan dan subtansi Rancangan Undang-Undang, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI. Namun demikian Panja menyerahkan keputusan kepada Pleno apakah rumusan Rancangan Undang-Undang sebagai hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima?

Anggota Panja dan Pengusul yang berbahagia.

	Sebelum kami mengakhiri laporan ini melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang, Sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 13 September 2018

Ketua Panja/Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI,

M. Sarmuji, S.E., M.Si.
Nomor Anggota  287

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sarmuji selaku Ketua Panja.
 
Apakah laporan Ketua Panja kita bisa setujui?
	
(RAPAT SETUJU)

	Selesailah tugas Pak Sarmuji sebagai Ketua Panja. 
	Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi saya tawarkan tadi sudah ada beberapa fraksi yang sudah menyampaikan secara tertulis, kalau tidak keberatan dan menyatakan setuju saya pikir  laporannya bisa diserahkan saja. Kecuali ada keberatan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksetujuan terhadap draft yang masih ada.
	PDI Perjuangan sudah menyatakan setuju dan laporannya sudah diserahkan, berikutnya kepada Fraksi Partai Golkar. Ini tidak ada langsung diserahkan berarti setuju. Wah ini PPP merangkap lagi PPP ini selalu nomor 2 ini lama-lama bisa menyalip ini. Nasdem? PKP kan sudah atau PKP tidak setuju? Ini PKB belum maju ini, PKB setuju atau tidak ini PKB? Oh iya iya, walaupun laporannya saya sudah terima ini pak.
	Jadi dari 10 fraksi semuanya menyatakan setuju. Namun demikian saya kembalikan kepada Pleno kita hari ini, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan ini dapat kita setujui?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulillahirabbilalamin.

	Sebelum penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang saya beri kesempatan kepada Wakil Pengusul untuk menyampaikan hal-hal akhir sebelum kita tanda tangani. 

Saya persilakan kepada Pak Ibnu.

PENGUSUL (DRS. H. IBNU MULTAZAM):

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, 
Anggota yang saya hormati,
Pak Kyai sebagai Wakil dari Pengusul PPP yang saya hormati,
Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya banggakan.

	Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Badan Legislasi beserta Tim dari Badan Legislasi, Tim Tenaga Ahli, Tim Fraksi, PPP dan PKB serta anggota Panja yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan harmonisasi dan pembulatan serta pemantapan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini. 
	Kami dari PPP dan dari PKB mengucapkan terima kasih karena memang Rancangan Undang-Undang ini telah ditunggu-tunggu oleh kalangan entitas pesantren dan lembaga keagamaan.  Aspirasi ini pada saat ini sudah bisa ditampung oleh Pimpinan Badan Legislasi dan anggota Badan Legislasi dan untuk itu kami mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang ini bisa disidang pada Sidang Paripurna terdekat untuk bisa ditetapkan sebagai inisiatif DPR RI. 
Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Sekian.

Huwallahumaafiq illahhuamintariq,
Wassaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

	Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Pengusul. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota yang mewakili fraksi-fraksi dan salah satu Wakil Pengusul untuk menandatangani draft Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi.
	Namun saya izin meminta persetujuan kepada yang hadir rapat hari ini bahwa sebelum ini ditandatangani saya minta izin untuk kita tutup rapat dulu. 

Setuju ya?
 
	Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin rapat dinyatakan selesai dan dinyatakan di tutup.
 
Wassaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 
(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB)

Jakarta, 13 September 2018

Sekretaris Rapat,

                                                                                                              Widiharto, S.H., M.H.